Berita NAsional – Penasihat TNI Dari Kalangan Pengusaha, Menhan Berkomentar
2 min read
Jenderal TNI Moeldoko, Panglima TNI mengangkat CEO Mayapada Group, yakni Dato Sri Tahir untuk menjadi Penasihat Panglima TNI di Bidang Kesejahteraan Prajurit serta Peter Sondakh menjadi Penasihat Ahli Panglima TNI di Bidang Ekonomi. Ternyata pengangkatan tersebut masih saja menuai kritik. Menteri Pertahanan RI, Purnomo Yusgiantoro sempat mengomentari bahwa semua tergantung dari sudut pandang. Bila dilihat dalam segi organisasi, maka Mabes TNI memang mempunyai tugas serta fungsi sendiri. Maka Panglima TNI pun mungkin menunjuk orang lain untuk mengisi bagian itu.
“Unit Organisasi dari TNI serta Kemenhan itu berbeda. Mereka memiliki unit organisasinya sendiri dan melingkupi tugas serta organisasi masing-masing. Jika menurut segi anggaran, memang pengguna anggarannya adalah Menhan. Maka dari itu, harus melihat dari sudut pandangnya dahulu,” terang Purnomo setelah upacara pembaretan Peserta Bela Negara, dari Silang Monas, hari Kamis (25/9/2014).
Purnomo juga sempat mengatakan bahwa Mabes TNI lewat Kapuspen TNI, Mayjen Fuad Basya telah menjelaskan hal tersebut. Walau Panglima TNI tak harus minta izin pada Menhan guna penunjukan tersebut, Purnomo pun selalu akan berkoordinasi bersama Panglima TNI. “Iya (memang boleh menunjuk sendiri), sebab mereka adalah organisasi sendiri. Saya harus mempelajari dahulu, apa ini hibah, ataukah bagaimana tentunya kita melakukan, barulah tindakan awal dan kami akan berkoordinasi dulu,” lanjutnya.
Purnomo juga mengaku tidak mau hal ini dinilai menimbulkan konflik internal TNI. Ia tak ingin berbicara banyak, sebab dirinya yakin bahwa maksud dari Panglima TNI pastilah baik. “Janganlah buru-buru seperti itu. Panglima pemikirannya adalah baik, itulah yang perlu untuk kita lihat,” kata dia. Diketahui sebelumnya bahwa Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin sempat mempertanyakan pengangkatan dari Penasihat Panglima TNI tersebut. Hasanuddin menuding hal itu aneh. Ia mengatakan bahwa TNI merupakan organisasi khusus disusun demi tugas tempur. Maka dari itu, tidak ada mengenal istilah “penasihat”. Hal itu sesuai UU TNI maupun peraturan presiden, dan yang ada hanyalah staf umum dan staf ahli.
