Berita Nasional – Mendagri Segera Laporkan Penolakan RUU Pilkada Pada SBY
2 min read
Fauzi, Menteri Dalam Negeri diberitakan akan segera laporkan perkembangan terakhir dari aksi penolakan terhadap RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang datang dari berbagai macam kalangan pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sampai dengan saat ini, pemerintah sendiri masih menyiapkan ada 2 draf dari RUU seraya menunggu perkembangan terbaru dari pembahasan RUU ini pada Dewan Perwakilan Rakyat. Gamawan sendiri mengaku sebelumnya telah sebanyak 4 kali melaporkan kepada presiden terkait RUU Pilkada, baik itu di dalam rapat kabinet paripurna dan dalam rapat terbatas terkait RUU Pilkada tersebut.
“Mudah-mudahan saja saya pada minggu ini bisa mempersiapkan serta berbicara bersama presiden. Kami juga memang sedang menunggu, jangan sampai pemerintah cepat dalam memutuskan, namun mengganggu pihak DPR,” kata Gamawan dari Jakarta, pada hari Kamis (11/9/2014). Presiden SBY sendiri juga masih belum berkomentar terkait kontroversi RUU Pilkada ini, utamanya terkait rencana Pilkada melalui DPRD. Gamawan mengakui bahwa Presiden masih belum tahu adanya penolakan RUU inisiatif dari pemerintah tersebut.
Menurutnya, pembahasan dari RUU Pilkada saat ini hanya sebatas pasal pilkada langsung dan tak langsung. Pemerintah memilih pelaksanaan untuk pemilihan gubernur yang secara langsung, sedangkan pemilihan bupati serta wali kota melalui DPRD. Gamawan juga menambahkan bahwa pemerintah berpandangan bahwa pemilihan bupati serta wali kota cukup dari pengangkatan DPRD sebab seringnya terjadi kerusuhan sampai dengan kekerasan. Kemendagri mencatat sedikitnya ada 75 korban jiwa dalam kerusuhan oleh pemilihan bupati serta wali kota.
Atas 2 opsi ini, maka pemerintah pun siapkan 2 draf RUU menggunakan persyaratan tambahan. “Misalnya seperti ini, jika pemilihan tak langsung, harusnya ada uji publik agar tak sekedar suara partainya saja, juga harus ada penyampaian dari aspirasi rakyat, serta pemilihannya juga terbuka,” kata mantan Gubernur Sumatera Barat tersebut. Kemudian jika pilkada tetap dilakukan dengan cara langsung, maka pemerintah mensyaratkan penghematan dalam hal biaya kampanye. Sebab Gamawan menilai 283 kepala daerah terjerat korupsi lantaran mahalnya ongkos untuk lakukan politik dalam pilkada.
