Berita Nasional – KPK Diharapkan Segera Menuntaskan Kasus e-KTP

Kasus korupsi e-KTP yang saat ini menjadi tinta hitam bagi pemerintahan Indonesia, kembali mendapatkan perlawanan dari sejumlah gerakan aktivis yang menamakan dirinya sebagai masyarakan sipil yang memang peduli akan terjadinya kasus korupsi mega proyek e-KTP.

Persidangan yang masih berjalan saat ini masih belum bisa membuat para aktivis tersebut tenang, pasalnya KPK sendiri juga enggan menjelaskan siapa nama-nama yang tersandung dalam kasus ini. Untuk itu mereka menginginkan kejelasan dan ingin mengawal jalannya persidangan secara langsung dalam kasus ini hingga tuntas.

Demo kecil yang berlangsung di depan gedung KPK tersebut mendapatkan pengawalan dari kepolisian, mereka menyerukan untuk KPK bekerja dengan maksimal dan juga profesional untuk bisa memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi mega proyek e-KTP yang tengah memanas di Indonesia. Pasalnya banyak warga negara yang dirugikan atas terjadinya kasus ini, sehingga aktivis tersebut juga ingin memperjelas status hukum bagi orang-orang yang terkait akan kasus ini.

Haris Azhar yang juga mantan Koordinator BPK memiliki keinginan besar untuk Presiden Indonesia Joko Widodo memberikan efek jera kepada tersangka yang sudah dipastikan bersalah. Menonaktifkan dan memberikan sanksi adalah bukti dari ketegasan Presiden Jokowi dalam menangani kasus ini.

“Kami tidak akan tinggal diam dalam kasus ini, Presiden harus berani membongkar dan memberikan sanksi berat maupun ringan kepada yang bersangkutan, mengingat ini juga merugikan negara.” Kata Haris pada hari minggu.

“Sebagai orang yang terpandang atupun tidak, akan tetapi kasus yang menjerat pejabat publik sudah seharusnya mendapatkan tindakan tegas. Karena kasus ini memang sungguh memalukan, baik dari pemerintahan maupun secara pribadi.” Tagas Haris.

Dikabarkan Haris juga akan melakukan demo besar-besaran disejumlah wilayah Jakarta untuk bisa mengikuti jalannya sidang yang tengah dilakukan,  dimana dalam aksi serupa juga sudah dilakukan oleh beberapa LSM yang bertujuan untuk memberikan aspirasi mereka untuk bisa ditangani secara langsung oleh Presiden. Terdapat beberapa nama yang telah melakukan aksi serupa yakini Koppel, TII, ILR, Yappika dan KontraS.