Berita Nasional – Jokowi Menyesalkan Permasalahan Besar Mengenai Proyek e-KTP
2 min read
Joko Widodo sangat menyesalkan dengan adanya kasus korupsi mega proyek e-KTP yang hingga sampai saat ini berdampak besar bagi kerugian masyarakat. Secara pribadi Joko Widodo mewakili pemerintah menyampaikan minta maaf mengingat masih belum bisa melakukan pekerjaan dengan baik dan menjadikan semua warga negara masih belum bisa mendapatkan e-KTP.
“Ini adalah sebuah problem yang besar, karena kami harus kembali bekerja secara ulang untuk e-KTP. Padahal kami juga telah memiliki pekerjaan yang masih menunggu, akan tetapi dari masalah ini kita seperti dikembalikan lagi untuk mengulang dan menyelesaikan masalah yang ada” kata Joko Widodo.
Pihak Kemendagri yang memilliki tanggung jawab perkara ini di harapkan akan bisa menjadikan kasus ini sebagai pembelajaran besar bagi pemerintah, untuk tidak mengulangi hal semacam ini. Joko Widodo menilai bahwasannya kasus ini terjadi karena memudahkan setiap pekerjaan yang dimilikinya sehingga bisa dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggung jawab.
Sejauh ini Joko Widodo menjelaskan setidaknya sudah ada 32 orang Kemendagri yang diperiksa oleh KPK terkait kasus ini, 32 orang tersebut masih dimintai keterangannya untuk bisa mengetahui tersangka utama dan siapa saja yang memang menerima uang haram tersebut. Karena dari kasus ini sendiri, total anggaran adalah 6 Triliun dan masih belum bisa sukses.
Maka dari itu Joko Widodo meminta masyarakat Indonesia memberikan maaf kepada semua jajaran yang terkait, dirinya juga menyesalkan dengan dana 6 Triliun masih belum bisa mengubah KTP kertas menjadi plastik. Diharapkan KPK akan bekerja dengan baik untuk bisa menangkap orang-orang yang tidak bertanggung jawab dibalik kasus ini.
Meskipun ada nama besar yang disebutkan dalam kasus ini, akan tetapi Jokowi meminta kepada KPK untuk tetap bekerja dengan profesional dan memanggil untuk bisa dimintai keterangannya. Pasalnya hukum di Indonesia sendiri menurut beliau juga tidak memandang bulu, siapapun yang bersalah harus bisa menanggung resiko dari apa yang telah diperbuat.
