Berita Nasional – KPK dan Brimob Obok-Obok Fraksi PKS, Ada Pengusiran
2 min read
Jajaran KPK menggeledah ruangan salah satu anggota dari Fraksi PKS sehubungan dengan kasus dugaan suap berjudul Pengamanan Proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat oleh Damayanti Wisnu Putranti, anggota Komisi V DPR RI dari PDIP. Pihak penyidik KPK datang di lantai III Gedung Nusantara I pada pukul 13.41 WIB. Tetapi masih belum mulai menggeledah, terjadi perang mulut antara pimpinan Satgas KPK HN Christian melawan Fahri Hamzah yang juga politikus senior dari PKS.
Fahri merasa keberatan sebab KPK ikut mengajak petugas Brimob dengan persenjataan senapan laras panjang khas Brimob. Sang Wakil Ketua DPR tersebut lantas menegaskan adanya larangan masuknya senjata api dalam kawasan parlemen. Nada tinggi pun sempat dilontarkan oleh Fahri Hamzah kepada Satgas KPK. Fahri bahkan memanggil Kepala Pamdal DPR RI demi mengusir Brimob dari ruang Fraksi PKS. Tapi Satgas KPK tetap berkeras mempertahankan Brimob bersama laras panjangnya.
“Kami yang minta Brimob ikut. Silakan mau komplain. Ini adalah tugas kami. Surat tugas juga sudah disetor pada MKD, biro hukum bahkan Setjen,” tegas Christian dalam ruang Fraksi PKS, Jakarta, hari Jumat (14/1). “Ini sudah tugas saya. Disini tak boleh ada laras panjang. Ini adalah rumah tangga kami. Ada Pamdal disini untuk pengamanan,” dijawab Fahri. “Brimob keluar! Saya yang bertanggung jawab pada Kapolri,” sambung Fahri.
Anggota dari Fraksi PKS, Nasir Jamil juga ikut bicara menengahi perdebatan Fahri dengan KPK. Dia mengatakan bahwa PKS tak masalah jika penggeledahan. Namun anggota dari Komisi Hukum DPR RI tersebut menekankan bahwa masalah yang disoal ialah masuknya senapan laras panjang dalam kompleks parlemen. “Saya ini tahu siapa Anda,” ujar Christian. “Iya, saya juga tahu siapa Anda. Kami tak ingin menghalang-halangi tugas KPK lho ya. Penggeledahan tak dipermasalahkan, tapi yang dipermasalahkan ialah pembawaan senjata,” kata Nasir Jamil.
Samapi dengan sore tadi, Satgas KPK masih bertahan dalam ruang fraksi PKS. Sedangkan Fahri segera meminta pimpinan pengamanan DPR, Setjen DPR serta jajaran MKD membahas masalah ini.
