Berita Nasional – Kapolri Diminta Lebih Tegas Terkait Adrianus Serta Obor Rakyat

Pihak Indonesia Police Watch (IPW) meminta agar Kapolri, Jenderal Sutarman untuk menjelaskan bagaiman kelanjutan dari 2 perkara besar yang saat ini cenderung dikesampingkan oleh Polri. Pertama yakni nasib dari perkara fitnah kepada Adrianus Meliala, Komisioner Kompolnas. Dan yang kedua, terkait nasib dari perkara tabloid Obor Rakyat yang mana telah dituding melakukan fitnah kepada Joko Widodo ketika mencalonkan diri menjadi presiden.

IPW juga menilai bahwa dalam menangani dua perkara ini, pihak Polri cenderung tak profesional. Pada perkara yang menyeret Adrianus Meliala contohnya, pada tahapan awal, Polri serta Kapolri memang nampak sangat menggebu-gebu untuk memprosesnya, walau yang telah melaporkan Adrianus ini bukanlah dari pihak yang memiliki kompetensi yang mana mengatasnamakan institusi dari Polri sebab pelapor sekedar seorang wanita PNS yang bertugas pada Divisi Humas dari Polri.

Kapolri sendiri juga perlu menjelaskan dengan cara transparan pada kalangan publik, apa pada saat melaporkan masalah Adrianus ini, wanita yang merupakan PNS Polri tersebut sebelumnya telah meminta izin dari para atasannya, yang mana dalam hal ini adalah Kadiv Humas Polri, Irjen Roni Sompie serta Kapolri Sutarman, hal ini mengingat bahwa si pelapor telah mengatasnamakan institusi Polri.

“Saat ini setelah hampir sebulan lamanya Adrianus diperiksa pada Bareskrim, kelanjutan dari perkara tersebut justru menjadi hilang ditelan bumi,” kata Neta S Pane, Ketua Presidium IPW, di dalam keterangannya pada wartawan, hari Senin (15/9/2014). Maka dari itu, Kapolri juga harus menjelaskan, perkara Adrianus ini dihentikan ataukah dilanjutkan. Bila memang dihentikan, maka Kapolri juga harus mengeluarkan adanya SP3. Bila dilanjutkan, maka Polri juga perlu memanggil saksi yang lain ataukah menetapkan status Adrianus menjadi tersangka.

Demikian pula dengan Obor Rakyat. Kapolri juga harus menjelaskan, perkara ini dihentikan ataukah dilanjut. Sikap yang tegas Kapolri memang amat diperlukan supaya ada kepastian hukum serta pihak terkait tak merasa dipermainkan oleh ketidakpastian. Khusus kasus Obor Rakyat, pemerintahan Jokowi-JK juga perlu untuk segera bersikap. Dalam artian, usai dilantik menjadi presiden, maka Jokowi harus segera mengevaluasi Polri sebab tak profesional menuntaskan Obor Rakyat ini.