Berita Nasional – Hukuman Kebiri Suntik Mahal, Lalu?

Seperti yang diketahui bahwa Wapres Jusuf Kalla mengatakan bahwa rencana penerbitan Perpu terkait hukuman kebiri masih harus dikaji lebih dalam. “Baik aspek hukum, teknis, sosial maupun dari kesehatan,” tegas Kalla dari Kantor Wakil Presiden, di Jakarta, hari Jumat, 23 Oktober 2015 kemarin. Pemerintah memang tengah mempertimbangkan pemberlakuan hukuman kebiri terhadap penjahat seksual pengincar anak-anak. Hukuman kebiri ini, menurut pendapat ahli kesehatan adalah upaya mengurangi gairah seksual. Langkahnya dapat dengan cara memberikan suntikan, namun metode ini memakan biaya yang mahal.

Menurut spesialis urologi asal Asri Urology Center, dr Arry Rodjani, SpU, salah satu dari metode kebiri ialah dengan memberikan obat yang memakan biaya dari Rp 700 ribu sekali pakai. “Kebiri dalam dunia kedokteran dikenal ada 2 jenis, yaitu dengan pembedahan dan memakai obat. Kalau memakai obat, biayanya mahal. Untuk sekali suntik saja mulai Rp 700 ribu hingga Rp 1 juta,” kata Arry, pada Kamis, 22 Oktober 2015 yang lalu.

Ia menambahkan bahwa obat yang dimasukkan menggunakan suntikan dapat menekan bagian tubuh penghasil testosteron, hormon penentu fungsi seksual kaum laki-laki. Satu kali suntik, lanjut Arry, obat tersebut hanya sanggup menurunkan gairah seksual dalam 1-3 bulan saja. Maka dari itu, selain halnya mahal, ia menilai bahwa cara ini juga tidak akan efektif.  “Sekali pemberian biasanya bisa untuk 1 – 3 bulan saja. Jika tidak segera diberikan, maka bisa kembali lagi. Maka dari itu biayanya mahal. Kalau menurut saya, buat apa? Cuma buang-buang biaya saja,” ujarnya.

Sementara kebiri menggunakan bedah, ujar dia, sejatinya lebih diperuntukkan bagi langkah pengobatan, seperti halnya kanker testis atau prostat lanjut. “Pembedahan itu indikasinya buat pengobatan, semisal kanker testis, kanker prostat lanjut. Dan efek sampingnya adalah, gairah seksual jadi turun lantaran testisnya sudah tidak ada. Makanya libidonya pun turun,” papar Arry.

Usulan penerbitan perpu hukuman kebiri tersebut diajukan oleh Ketua KPAI, Asrorun Ni’am Sholeh pada Presiden RI Joko Widodo didasari atas kian meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap anak-anak.