Berita Jakarta Baru – Joko Widodo Belum Setujui Rencana Bisnis Monorail
2 min read
Gubernur DKI Jakarta Jokowi atau Joko Widodo berkata jika saat ini dirinya masih belum setuju dengan adanya rencana bisnis PT Jakarta Monorail atau JM. Hal ini karena masih terdapat beberapa angka yang masih harus dijelaskan dengan lebih detail.
“Dia masih belum disambung, dipaparkan kemarin masih terdapat beberapa angka yang akan kita tanyakan, harus diperjalas lagi, agar dapat ketemu seluruhnya.”ujar Joko Widodo, Kamis 6 Maret 2014 di Balai Kota DKI Jakarta.
Jokowi menambah, meskipun tidak memakai APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta, monorail tetap harus diwaspadai dan harus sangat hati – hati. Karena hal ini menyangkut keamanan, keselamatan para warga Jakarta yang akan menggunakan alat transportasi tersebut.
“Tentu kita wajib berhati – hati, dana swasta tetapi menyangkut kepentingan publik, harga tiket dan juga perjalanan monorail harus sangat jelas.”ungkap Jokowidodo.
Dia juga menyampaikan terdapat 2 permasalahan yang akhirnya menjadi salah satu kendala untuk melakukan penandatanganan PKS. Dimana masalah ini harus segera terselesaikan lebih dulu.
“Tadi ini ada 2 masalah yaitu masalah yang berkaitan tentang perhitungan business plan dan juga masalah secara teknis.”
Permasalahan pada teknis menyangkut dengan Depo Casablanca dan juga jalan layang non tol yang melintasi atas tiang pada monorail. Sehingga untuk saat ini, hal ini masih tengah dibicarakan dan akan segera diselesaikan.
Joko Widodo mengatakan jika masalah lain adalah harga karcis yang akan dipatok untuk menggunakan transportasi tersebut. Sehingga ketika monorail telah berhasil dibangun dan kemudian berlanjut untuk dikembangkan. Sehingga proyek ini tidak hanya 1 kali jadi kemudian ditelantarkan begitu saja.
“Ramaikan bukan pembangunan, monorel ini harus terus dilanjutkan dan harus dikembangkan. Tentu rugi kan jika baru 5 tahun terpaksa harus berhenti. Kita tentu akan melakukan hal ini dengan sangat hati – hati dan dengan ketat, hitungan seperti apa. Tarif untuk tiket bisa masuk akal atau tidak, properti dimana, kemudian iklan, kerja detail tentu harus jelas agar proyek ini nantinya tidak berhenti.”ujar Joko Widodo.
