berita Internasional – Ribuan Warga Myanmar Mengungsi Lantaran Bentrok Antar Etnis

Tercatat hingga 3.000 lebih warga di bagian utara Myanmar terpaksa mengungsi pasca bentrokan yang pecah antara 2 etnis pemberontak. Pertempuran sengit terjadi di Shan meletus sejak pekan lalu diantara Dewan Restorasi Negara Bagian Shan (RCSS) melawan Pasukan Pembebasan Nasional Ta’ang (TNLA), sesuai yang dikutip dari AFP.

Pertempura ini terjadi dalam masa peralihan kekuasaan dari rezim yang didukung militer pada partai pro-demokrasi yang dipimpin Aung San Suu Kyi, dari Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). “Kami menerima laporan bahwa 3.000 orang lebih mengungsi dari pekan lalu,” kata Mark Cutts, Pimpinan Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB Myanmar hari Selasa (16/2). Ia mengatakan bahwa mayoritas pengungsi tersebut ditampung pada beberapa biara yang ada di kota Kyaukme serta dibantu kelompok lokal dan Palang Merah Myanmar.

Anggota parlemen Kyaukme, Sai Tun Aung, menyebut penduduk lokal sudah melapor tentang guru serta murid yang haru melarikan diri berjalan kaki demi menghindari penangkapan, pembunuhan hingga pembakaran oleh kelompok bersenjata yang sering berkeliaran pada sekitaran wilayah tersebut. Ia tak menjelaskan lebih jauh kelompok manakah sebagai pihak yang bertanggung jawab.

Selama beberapa tahun belakangan, otoritas Myanmar selalu mencoba mengakhiri pemberontakan beberapa kelompok etnis bersenjata yang ingin mendapatkan kekuasaan lebih besar. Pada tahun yang lalu, pemerintah menyetujui perjanjian damai bersama beberapa kelompok besar seperti halnya RCSS. Tetapi perjanjian damai yang berskala nasional gagal pasca pemerintah menolak mengikutsertakan pihak yang masih saja memerangi militer, temasuk halnya TNLA.

Masih belum diketahui secara pasti apa yang jadi pemicu konflik terbaru diantara RCSS dan TNLA ini. Tetapi dikhawatirkan kelompok pemberontak kemungkinan mulai bersaing diantara satu dengan lain demi memperebutkan kekuasaan wilayah. Di bulan yang lalu, kelompok etnis minoritas sempat menyambut upaya perdamaian dari pemerintah yang hendak merampungkan tugasnya pada suatu konferensi dari ibu kota Naypyidaw. Akan tetapi mereka juga mengatakan bahwa tugas berat dalam memberlakukan kesepakatan tersebut jika di tangan partai pengusung Suu Kyi yang masih akan membentuk pemerintahan di bulan April mendatang.