Berita Internasional – Di India, Mahasiswi Dilarang Masuk Perpustakaan Jadi Kontroversi

Pihak pengadilan Allahabad yang ada di negara bagian Uttar Pradesh, di India Utara, menyatakan bahwa larangan mahasiswi untuk masuk perpustakaan utama dari sebuah universitas telah melanggar undang-undang dasar. Keputusan dari pengadilan tersebut dikeluarkan usai beberapa ribu mahasiswi S1 pada Universitas Muslim Aligarh (AMU) tak diizinkan masuk dalam perpustakaan Maulana Azad, yang merupakan perpustakaan utama pada perguruan tinggi tersebut.

Letnan Jenderal Zameeruddin Shah, rektor pada universitas itu mengatakan bahwa larangan tersebut didasarkan pada anggapan bahwa kehadiran mahasiswa putri dapat menarik perhatian dari banyak mahasiswa. Dikatakan pula, jumlah dari kursi tak mencukupi bagi para mahasiswi. Selain itu, rektor juga berdalih jalan ke perpustakaan terlalu jauh dari lokasi belajar mahasiswi, menjadikan para mahasiswi lebih rentan pada pelecehan seksual saat perjalanan ke perpustakaan. Maka dari itu, universitas tersebut menyarankan mahasiswi agar meminjam buku dengan cara online. Namun penjelasan ini nampaknya tak menyurutkan gelombang protes untuk kebijakan tersebut.

Kebijakan dari perguruan tinggi tua India utara tersebut kemudian menuai banyak kecaman keras. Selain halnya dari kelompok dosen serta mahasiswa, kecaman pun disampaikan oleh sosok Smriti Irani, Menteri Pendidikan India. Smriti Irani sendiri dikabarkan sempat menjadi amat marah usai mengetahui kabar tersebut pada harian The Times of India. Terkait dengan masalah ini, menteri Irani kemudian menyerahkan kepada Wakil Rektor AMU, Zameer Uddin Shah guna menangani masalah ini.

Sebelumnya diberitakan pula bahwa Shah juga pernah mengatakan bila kalangan perempuan diizinkan untuk masuk ke dalam perpustakaan, maka jumlah dari para mahasiswa yang datang mengunjungi perpusatakaan dapat meningkat gingga empat kali lipat. “Saya telah meminta kepada sekretaris pendidikan tinggi terkait dengan rincian masalah ini dan juga telah meminta adanya klarifikasi yang datang dari pihak universitas. Berita semacam ini yang datang dari sebuah universitas dan amat menyakiti anak-anak perempuan kita,” tegas Irani. Akan tetapi sampai dengan sejauh ini, masih belum jelas adanya tindakan yang akan diambil oleh pihak pemerintah pusat demi mengatasi masalah tersebut.