Politik Terbaru – Konflik Partai Ancam Kinerja DPR

Memang adanya konflik pada internal partai yang kini marak terjadi serta mengarah kepada perpecahan menjadi suatu dinamika tersendiri dan merupakan hal biasa teradi di ranah demokrasi. Akan tetapi, menurut Harli Muin selaku Presidium Forum Alumni Aktivis Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (FAA PPMI), konflik partai juga bisa memberikan kontribusi dan implikasi secara luas, jika tak ekas ditangani dengan langkah yang benar. “Kerja dari anggota DPR dapat terganggu lantaran adanya konflik internal partai ini,” sebutnya pada seuah agenda diskusi bulanan oleh FAA PPMI yang digelar di kawasan Kuningan, hari Minggu, 12 April 2015.

Selain itu, Harli juga menuturkan bahwa konflik internal partai dapat menggangu kinerja DPR untuk melakukan pembahasan UU sampai ke masalah Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (RAPBN). Dan jika semua itu benar terjadi, maka rakyat jugalah yang menjadi dirugikan. “Dan ujung-ujungnya adalah rakyat yang pasti dirugikan,” katanya menambahkan.

Kemudian Harli menyebutan bahwa konflik internal partai yang ada di Indonesia sering menampilkan wajah buruk demokrasi Tanah Air, sebab seringkali diwarnai oleh aksi kekerasan. Dia beranggapan bahwa hal semacam ini jelas dapat menyebabkan keresahan pada kalangan masyarakat, dan berpotensi memicu erjadinya gejolak sosial. “Maka dari itu, FAA PPMI pun berharap kepada para petugas partai politik yang tengah dilanda konflik ini bisa lebih menahan diri lagi serta bersikap lebih dewasa untuk menuntaskan segala macam persoalan mereka,” katanya.

Dia pun juga berharap kepada para kader partai agar isa memberikan contoh baik, bagaimanakah caranya gar musyawarah serta mufakat bisa diwujudkan, dan bukan malah sebaliknya, yakni merespons konflik menggunakan kekerasan. Harli menegaskan bahwa pemerintah selaku institusi yang melaksanakan regulasi, dituntut dapat menempatkan diri menjadi wasit yang baik demi membantu menyudahi serta mencegah konflik terjadi hingga berlarut-larut. “Kedepannya pemerintah harus memperbaiki lagi regulasi terhadap partai politik, maka dari itu tak akan memicu masalah berkepanjangan. Di luar dari itu, pemerintah pun juga perlu memperbaiki lagi tata kelola partai dengan mendorong agar partai politik lebih accountable serta transparan.”