Nasional Terkini – Komnas HAM Dukung TNI Perempuan Untuk Berjilbab
2 min read
Diberitakan bahwa Komnas HAM memberikan dukungannya pada perempuan TNI yang menghendaki mengenakan jilbab sesuai ajaran agama mereka. Dalam hal ini, Panglima TNI pun diharap dapat menerbitkan aturan yang memberi izin kepada prajuritnya untuk berjilbab. “Dari Komnas HAM sangat mendorong kepada Panglima TNI agar menerbitkan Peraturan Panglima TNI terkait bolehnya mengenakan hijab bagi para TNI perempuan yang menghendaki berhijab, seperti halnya yang sudah dilakukan oleh Kapolri kepada Polwannya,” ujar Maneger Nasution, Komisioner Komnas HAM dalam rilisan yang diterima media, pada Senin (1/6/201).
Aturan itu dianggap perlu lantaran berhubungan dengan kewajiban negara untuk memenuhi segala hak-hak dasar konstitusional bagi warga negara, utamanya hak-hak bagi kaum perempuan. “Khususnya adalah TNI perempuan yang hendak mengamalkan ajaran agamanya, yaitu dalam hal berhijab sesuai dengan yang dijamin dalam pasal 28 serta 29 UUD 45 juga UU nomor 39 tahun 1999 terkait HAM,” katanya.
Menurut pendapatnya, pemenuhan HAM terhadap seluruh warga negara tersebut merupakan kewajiban utama negara. Maka dari itu, Panglima TNI dapat menerbitkan sebuah peraturan dalam rangka untuk memenuhi HAM bagi warga negara. Hal tersebut penting demi memperlihatkan political will negara, utamanya dalam tubuh TNI. “Semoga saja ini adalah pertanda cuaca baik guna meningkatkan trust masyarakat pada TNI dimana pada akhirnya bisa menghadirkan sebuah keyakinan publik dimana negara maupun TNI memang serius dalam menegakkan HAM di Tanah Air, dimulai sejak dari sendiri, dalam memenuhi HAM warganya maupun TNI perempuan sendiri,” ujar dia.
Selain halnya Panglima, pihak Komnas HAM pun juga turut mendesak kepada Presiden Jokowi, dalam hal ini selaku pemerintah agar segera menerbitkan aturan terkait seperti apa ketentuan pakaian kerja maupun dinas bagi kalangan polwan ataupun ajaran TNI perempuan, PNS, Rumah Sakit, sekolah dan lain sebagainya yang masih afa kaitannya dengan simbol serta identitas keagamaan juga aspek kultural. “PP ini memang amat dinantikan oleh dunia kemanusiaan yang lebih adil dan beradab. Ditunggu, Pak Presiden,” kata Maneger.
