Nasional Terbaru – Menteri Rini Gelar Rapat Infrastruktur Untuk Sumatera
2 min read
Diberitakan bahwa Rini Soemarno, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi tuan rumah pada agenda rapat untuk membahas pembangunan infrastruktur. Pada rapat tersebut, telah hadir 4 menteri serta 2 gubernur. Menteri yang tiba di kantor Rini ialah Basuki Hadimuljono, selaku Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Agraria dan Tata Ruang . sedangkan gubernur yang datang ialah Alex Noerdin, Gubernur Sumatera Selatan serta Ridho Ficardo, Gubernur Lampung.
“Dialog kami ialah seputar masalah program prioritas dari pemerintah guna jalan tol Sumatera serta sejumlah kawasan pendukung. Selain itu, kami juga membahas pengembangan dari pelabuhan ferry yang ada di Merak serta Bakauheni. Juga tadi dibicarakan masalah Palembang sebagai tuan rumah ajang olahraga internasional, yaitu Asian Games 2018,” terang Rini dari kantor Kementerian BUMN, Jakarta, hari Senin (23/2/2015).
Dari lokasi yang sama, Basuki juga sempat menjelaskan bahwa pertemuan rutin segera diadakan tiap 2 minggu sekali guna membahas pengembangan dari proyek infrastruktur pada titik Merak, Lampung, serta Sumatera Selatan. “Yang sempat disampaikan tadi bukan hanya masalah jalan tol saja. Melainkan juga pengembangan terhadap koridor ekonomi pada wilayah Merak, Palembang, Lampung, Tanjung Api Api,” terangnya.
Sementara Siti Nurbaya juga turut menjelaskan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hendak membantu dalam hal pembebasan lahan bila nanti proyek-proyek infrastruktur itu terpaksa melewati wilayah hutan. “Kami akan menyediakan lahan pada kawasan hutan semenjak dari wilayah Lampung hingga Sumsel. Jika pembebasan lahan sehubungan dengan kawasan, maka kita yang akan tangani,” katanya.
Lebih jauh Ferry juga mengungkapkan bahwa peran yang diambil Kementerian Agraria dan Tata Ruang ialah untuk membantu serta mempercepat langkah penyediaan lahan. Ferry juga menyebut bahwa pihaknya tak akan mengeluarkan sertifikat yang baru maupun memproses perubahan untuk balik nama bagi lahan yang dilewati oleh proyek infrastruktur. “Kita review guna sinkronisasi terhadap tata ruang. Kita freeze untuk sertifikat yang baru, tidak ada pengalihan hak milik terhadap kawasan yang dilewati oleh proyek,” kata Ferry.
activate javascript
