Kabar Nasional Terbaru – Pengungsi Sinabung Makin Bertambah

Usai ditetapkan status dari Gunung Sinabung naik menjadi Awas level IV, pada hari Minggu 24 November 2013, jumlah dari para pengungsi terus melonjak . Diperkirakan bahwa jumlah dari pengungsi dapat mencapai hingga 15 ribu jiwa lebih.

Yuli Ari Shanti, seorang petugas Media Center Tanggap Darurat Sinabung kepada wartawan mengatakan bahwa dari data terkini yang berhasil dihimpun adalah jumlah pengungsi mencapai angka 11. 618 jiwa. Jumlah tersebut tercatat bertambah dari angka jumlah pengungsi sebelum terjadi penetapan peningkatan status dari Gunung Sinabung menjadi awas tersebut, dikatakan juga oleh Yuli. “Sebelumnya, pengungsi tersebut berjumlah sekitar 6.168 jiwa yang diketahui mengungsi di sejumlah 16 titik pengungsian. Dan kini, jumlah dari para pengungsi yang telah terdata sampai sore hari 11.618 jiwa pada 23 titik pengungsian,” jelas Yuli.

Kepala Pihak Pusat Data Informasi dan juga Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan bahwa jumlah tersebut akan makin bertambah. Usai ditetapkan Gunung Sinabung menjadi berstatus Awas, dikatakan oleh Sutopo, terdapat rekomendasi dari pihak PVMBG guna segera mengungsikan warga pada 17 desa serta dua dusun yang berjarak sekitar lima kilometer dari titik kawah Gunung berapi Sinabung. “Saya masih belum mendapat informasi serta data yang terbaru, mungkin pada jam 7 malam ini saya baru bisa peroleh,” kata Sutopo.

Mengenai lonjakkan jumlah pengungsi, Sutopo sempat menegaskan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana sudah mengirimkan bantuan yang berupa logistik dan juga kebutuhan untuk para pengungsi senilai Rp 3,9 miliar. “Bantuan tersebut akan dikirim lewat darat dan juga udara,” jelas Sutopo.

Sebagian dari bantuan yang berupa makanan instan siap saji, beberapa genset dan juga 20 tenda, sudah sampai dan telah diterima oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara. Sayangnya, lanjut Sutopo, bantuan tersebut tak dapat seegera disalurkan karena harus melalui prosedur yang harus diselesaikan terlebih dulu. “BNPB harus menunggu adanya permintaan dari Pemerintah Kabupaten Karo sendiri,” terang Sutopo. Permintaan tersebut merupakan bagian dari prosedur penyaluran bantuan tersebut. “Agar tidak muncul persoalan serta penyelewangan sebab kami (BNPB) terus diawasi BPKP.”