Kabar Nasional – Pemerintah Akan Rombak Pimpinan DPR
2 min read
Beberapa fraksi mempunyai rencana untuk melakukan perombakan pimpinan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Desakan tersebut didasari oleh tindakan yang dilakukan pimpinan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), Fadli Zon dan Setya Novanto, yang hadir dalam acara sumpah setia kandidat Presiden deri Amerika Serikat yang berasal dari Partai Republik yaitu Donald Trump.
“Ini jelas sebuah pelanggaran berat sebab telah melanggar konstitusi. Mereka pantas untuk dirombak.”ungkap Dadang Rusdiana, Sekretaris Fraksi Hati Nurani Rakyat, Minggu, 6 September 2015.
Reaksi sejumlah politikus Senayan tersebut dipicu oleh kehadiran pimpinan beserta beberapa anggota DPR di gedung Trump Tower, New York, beberapa saat lalu. Setelah menyampaikan sumpah setia, Donald Trump memperkenalkan Setya Novanto selaku Ketua DPR di depan ratusan para pendukungnya. Setya Novanto yang tengah berdiri di sebelah kanan Trump mengatakan orang Indonesia senang terhadap pendiri lisensi dari Miss Universe tersebut.
Datang juga yang menyesalkan kehadiran pimpinan DPR pada luar jadwal yang sudah ditentukan. Meski begitu, dengan alasan yang telah diungkapkan oleh Nurul Arifin, Juru Bicara Pimpinan DPR, jika kunjungan tersebut mempunyai tujuan untuk dapat memperkuat iklim investasi yang ada di Indonesia. Menurutnya, agenda tersebut tidak 1 jalan dengan tugas pokok serta fungsi dari DPR yaitu legislasi, anggaran serta pengawasan.
“Serahkan saja seluruhnya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.”ungkap Nurul Arifin.
Syarief Abdullah Al Kadire selaku Sekretaris Fraksi Partai NasDem menganggap jika kejadian tersebut adalah sebuah bukti ketidak mampuan pimpinan DPR untuk menjaga nama baik sebuah institusi. “Trump jelas bukan seorang presiden ataupun seorang senator. Kehadiran serta pernyataan tersebut membuat Indoensia memberikan dukungan pada pihak tertentu dan tidak netra.”
NasDem juga memberikan dukungan atas usulan perombakan pimpinan. Menurut dirinya, paket pimpinan yang terdapat pada saat ini dikocok ulang seandainya sepakat. Mekanisme tersebut berbeda dengan aturan yang sudah ada di dalam UU Nomor 27 tahun 2009 tentang DPR, DPR, MPR, DPRD yang membuat desain paket pimpinan seperti dengan proporsi fraksi dari 5 suara paling banyak.
