Kabar Nasional – Parkir Liar DKI Ternyata Di Dalangi Oknum PNS

Praktek parkir liar yang ada di gedung DPRD DKI Jakarta ternyata didalangi oleh seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Sekretariat Dewan. Agustino Darmawan, Kepala Biro Umum Pemerintah DKI Jakarta yang menggelar sebuah inspeksi mendadak, Senin, 31 Agustus 2015 lalu, berkata jika salah seorang dari anggota staf DPRD keluar dari mulut 9 orang jukir (juru parkir) yang telah mereka temui ditempat itu. “Dia adalah pindahan dari Wali Kota JakSel (Jakarta Selatan).”ungkap Agustino di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 1 September 2015.

Meski sudah menjadi sebuah polemik, praktek parkir liar yang ada di gedung DPRD DKI Jakarta masih terus ada. Berdasarkan pantauan yang telah dilakukan, Selasa sore, tampak 3 orang juru parkir yang berjaga pada bagian parkir sepeda motor basement. 2 orang berada di dekat pintu keluar. Sementara 1 orang lain mengawasi setiap motor yang hendak keluar. Biasanya parkir sepeda motor tersebut ramai ketika jam pulang para PNS DKI Jakarta.

Dari jejeran motor yang telah keluar, seluruh pengendara membayar Rp. 2.000 pada juru parkir tersebut. Tidak terdapat sebuah karcis parkir ataupun sebuah catatan antara para pengendara sepeda motor dan juru parkir. Uang Rp. 2.000 tersebut secara langsung dikantongi oleh petugas juru parkir.

Salah satu juru parkir di Gedung DPRD DKI Jakarta berkata jika mereka telah bekerja untuk 2 orang ‘koordinator parkir’. 2 koordinator tersebut bekerja di staf DPRD DKI Jakarta. Setiap harinya, mereka wajib menyetor uang hasil parkir sekitar Rp. 1,5 hingga 2 juta kepada koordinator tersebut atau bahkan bisa menyentuh angka Rp. 40 juta setiap bulan. Terdapat 11 orang juru parkir yang ada di sana. “Masing-masing mendapat uang Rp. 100.000 setiap harinya.”ujar salah satu juru parkir tersebut.

Sedangkan, seorang PNS DKI yang tengah mengeluarkan kendaraannya mengaku telah membayar Rp. 2.000 sebab mereka merasa kasihan melihat kerja keras juru parkir. Toh, dirinya mengaku tidak keberatan sebab juru parkir tidak meminta bayaran yang terlalu banyak. “Saya pribadi tidak mempermasalahkan ini, hitung-hitung membantu mereka.”

Mendengar hal itu, Gubernur DKI Jakarta, Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) berjanji akan memberhentikan oknum PNS tersebut. Ahok berkata telah melarang adanya parkir liar sejak dahulu. “Seandainya ada PNS level atas yang terlibat dalam praktek itu, saya akan langsung memecatnya.”tegas Ahok.