Kabar Nasional – Jokowi Tidak Beri Izin Tambang Khusus PT. Freeport Indonesia
2 min read
Keinginan pemerintah untuk dapat merubah status PT. Freeport Indonesia dari KK (Kontrak Karya) menuju IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) gagal dilaksanakan. Padahal, sebelumnya telah disepakatai secara bersama baik dari pihak pemerintah ataupun pihak PT. Freeport Indonesia.
Keputusan untuk membatalkan perubahan status tersebut keluar setelah Presiden Joko Widodo bertemu langsung dengan James Moffett, Presiden Komisaris Freeport pada awal Bulan Juli 2015 ini.
Sudirman Said, Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) mengatakan jika Presiden Joko Widodo meminta pada Kementerian ESDM untuk menaati aturan yang telah diatur di dalam UU Nomor 4 tahun 2009 tentang batu bara dan mineral. Dimana pada aturan itu, perpanjangan kontrak karya baru dapat dilaksanakan 2 tahun sebelum masa kontrak selesai dan tidak kenal dengan istilah IUPK.
“Kita tetap akan memakai itu. Tetapi jangan lupa jika PT. Freeport Indonesia masih memiliki kontrak yang valid hingga tahun 2021 mendatang. Jadi tidak terdapat alasan untuk melakukan slow down operasi.”ungkap Sudirman Said, Rabu, 22 Juli 2015.
Sudirman Said juga mengatakan jika pemerintah tidak akan menghentikan kontrak PT. Freeport dengan tanpa alasan. Di tambah lagi, pemerintah mempunyai janji untuk terus melakukan ‘pengawalan’ pada investasi perusahaan yang berafilasi ke Freeport McMoran yang mempunyai markas di Amerika Serikat tersebut.
“Kta terus melakukan investasi. Tidak mungkin kita membiarkan investasi berhenti dengan begitu saja. Yang harus kita lakukan adalah hukum yang belum dapat dilaksanakan tetapi secara pesan kami tetapi ingin menjaga keberlangsungan investasi ini.”
Sebelumnya, James Moffett terbang menuju markas besar Freeport yang ada di Amerika Serikat untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo.
Kedatangan bos PT. Freeport Indonesia tersebut menjadi bukti keseriusan mereka untuk dapat terus bertahan di Indonesia dengan komitmen bersedia menyediakan investasi hingga USD 18 M, dimana USD 2,5 M dialosikan guna melakukan pembangunan pabrik pengolahan atau smelter seperti yang ada pada UU no.4 tahun 2009. Tidak hanya itu, PT. Freeport memiliki rencana untuk dapat membangun sebuah tambang emas bawah tanah paling besar di dunia.
