Kabar Internasional – Trump Minta Mahkamah Agung Untuk Hidupkan Larangan Bepergian

Pemerintahan Presiden Donald Trump pada hari Kamis (1/6) meminta Mahkamah Agung Amerika Serikat untuk menghidupkan kembali rencana larangan bepergian. Larangan tersebut untuk melarang para pelancong dari enam negara yang berpenduduk mayoritas Muslim setelah diblokir oleh pengadilan yang lebih rendah karena dianggap sebagai tindakan yang diskriminatif.

Dalam memutuskan apakah mengizinkan larangan tersebut bisa diberlakukan, sembilan hakim tersebut ditetapkan untuk mempertimbangkan apakah retorika kampanya pemilihan Trump yang keras dapat digunakan sebagai bukti bahwa perintah tersebut dimaksudkan untuk melakukan diskriminasi terhadap umat Islam.

Pemerintah mengajukan aplikasi darurat kepada sembilan hakim pengadilan tinggi yang berusaha menghalangi dua putusan pengadilan rendah yang berbeda yang bertentangan dengan perintah Trump pada tanggal 6 Maret  yang menghalangi masuknya orang-orang dari Iran,Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan yaman selama 90 hari sementara pemerintah Amerika Serikat menerapkan Skrining visa yang ketat.

Pergerakan tersebut terjadis etelah Pengadilan Tinggi Sirkuit Perdamaian Amerika Serikat yang berbasis di Virginia pada tanggal 25 Mei yang menegakkan keputusan hakim Maryland yang melarang perintah tersebut. Pemerintah sendiri juga mengajukan banding terpisah dalam kasus tersebut.

“kami telah meminta Mahkamah agung untuk mendengarkan kasus penting ini dan yakin bahwa perintah eksekutif dari Presiden Trump sesuai dfengan kewenangannya untuk menjaga agar negara tetap aman dan melindungi masyarakat kita dari terorisme,” kata juru bicara Departemen Kehakiman, Sarah Isgur Flores dalam sebuah pernyataan.

Ameican Civil Liberties Union, salah satu kelompok hukum yang menentang larangan tersebut, mengeluarkan pernyataan melalui akun Twitter mereka: “Kami telah mengalahkan larangan kebencian ini dan siap untuk melakukannya lagi.”

Setidaknya ada lima suara yang dibutuhkan di pengadilan untuk memberikan masa inap. Pengadilan tersebut memiliki mayoritas konservatif 5-4, dengan Hakim Anthony Kennedy, seorang konservatif yang kadang-kadang berpihak pada empat liberal pengadilan, suara unjuk rasa yang sering terjadi.  Konsrvatif lain dari konservatif pengadilan, Neil Gorsuch yang ditunjuk oleh Trump pada tahun ini.

Jika permintaan darurat pemerintah itu diberikan, pelarangan kunjungan itu akan segera berlaku. Pengadilan terlebih dahulu haris bertindak mengenai apakah akan memberikan aplikasi darurat, yang bisa terjadi dalam dua minggu. Kemudian hakim akan memutuskan apakah akan mendengarkan seruan penuh dari perintah tersebut.