Kabar Internasional – Pihak Oposisi Merasa Khawatir Dengan Referendum Turki

Para pejabat oposisi Turki telah memperingatkan kampanye pelecehan dan intimidasi oleh pemerintah dalam rangka referendum bulan depan. Referendum sistem presidensial tersebut dianggap akan memberikan kekuasaan secara menyeluruh kepada Presiden Recep Tayyip Erdogan.

Gelombang penangkapan anggota parlemen dari pihak oposisi, aktivis, dan wartawan, serta penutupan terhadap kantor media, telah meninggalkan kondisi pers yang didominoasi oleh pendukung pemerintahan moderat untuk menjalankan perdebatan tentang pemilihan.

Tokoh oposisi juga menyoroti retorika untuk memecah belah partai AK yang berkuasa, di mana pejabat telah menggabungkan oposisi untuk paket konstitusional dengan dukungan untuk kelompok-kelompok teror seperti ISIS. Pemungutan suara akan diadakan di bawah keadaan darurat yang diberlakukan setelah usaha kudeta yang gagal pada bulan Juli tahun lalu.

“Dalam demokrasi, orang dapat memilih dan memilih apa yang mereka inginkan. Saat ini, warga negara berhak untuk memilih dan pemilih saat ini tengah dibajak karan warga hanya bisa mendengar satu suara, dan itu adalah ‘ya’,” kata Baris Yarkadas, seorang politisi di pihak oposisi Partai Rakyat Republik (CHP) yang mendukung tidak adanya pemilihan suara.

Erdogan sendiri menyetujui amandemen konsitusi pada bulan lalu setelah mereka melampaui suara mayoritas di parlemen, yang membukan jalan untuk diadalakan pemungutan suara pada tanggal 16 April mendatang.

Referendum tersebut secara luas terlihat sebagai pemilihan untuk kepemimpinan Erdogan saat ini. Jika hal tersebut diterima, perubahan akan memungkinkan presiden untuk menjabat hingga dua periode, yang berpotensial akan tetap berkuasa hingga tahun 2029.

Perubahan konstitusi juga mencakup peningkatan jumlah anggota parlemen dan mengurangi batas usia mereka, menghapuskan peran perdana menteri, yang memungkinkan presiden untuk membentuk kabinet yang akan memiliki sedikit pengawasan oleh parlemen, dan memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak baik presiden atau parlemen untuk menyerukan pemilihan lebih awal.

Pendukung presdien mangatakan bahwa perubahan tersebut akan menyebabkan Truki yang kuat untuk tidak lagi mengalami kekacauan pemerintahan koalisi, akan menyelesaikan konflik kekuasaan di tingkat eksekutif, dan memberikan kekuasaan presiden untuk mengeluarkan perintah eksekutif dengan kemampuan untuk mendakwa dirinya atau untuk menyelenggarakan pemilihan presiden baru.