Kabar Internasional – Pengadilan Korsel Tolak Perintah Penahanan Bos Samsung

Pengadilan di Korea Selatan telah menolak untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan kepada pimpinan Samsung, Jay Y Lee. Pria tersebut diduga ikut berperan dalam skandal korupsi dan mengancam akan menurunkan presiden negara tersebut yang saat ini dimakzulkan, Park Geun-hye.

Jaksa khusus yang menyelidiki hubungan Park dengan orang kepercayaan lama nya, Choi Soon-sil telah menuntut penangkapan terhadap Lee atas tuduhan penyuapan, penggelapan uang dan sumpah palsu.

Mereka menuduh Lee, ahli waris berusia 48 tahun untuk perusahaan grup Samsung, perusahaan terbesar di Korea Selatan yang dikelola oleh konglomerat keluarga telah membayar suap untuk Choi sebesar US$ 36,6 juta. Sebagai imbalannya ia diduga mendapatkan persetujuan kontroversial tahun 2015 untuk penggabungan dua perusahaan afiliasi Samsung, sebuah langkah yang akan memuluskan jalannya ke puncak di grup Samsung.

Keterlibatan dari salah satu pria paling kuat di Korea Selatan tersebut telah mengguncang dunia bisnis di negara tersebut, ketika jaksa mengisyaratkan akan menggunakan kekuatan hukum secara penuh untuk melawan pimpinan perusahaan tersebut yang telah memiliki pendapatan yang setara dengan seperlima dari pendapatan negara tersebut.

Namun pengadilan di pusat distrik di kota Seoul menulak untuk mengeluarkan surat pengakapan melalui musyawarah yang berjalan selama 18 jam yang berakhir sebelum fajar pada hari Kamis (19/1), yang diyakini memunculkan resiko yang menghambat penyelidikan terhadap Park.

Hal tersebut akan membuat penyelidikan semakin sulit  dalam hal penyelidikan terhadap sejumlah perusahaan lain yang diduga telah membayar uang untuk yayasan yang dikelola oleh Choi di mana dia dituduh telah menggunakannya untuk keuntungan pribadi.

Park yang telah dimakzulkan pada bulan lalu harus menunggu pengadilan konstitusi Korea Selatan untuk menjalankan pemilihan validitas untuk pemakzulan, sebuah tindakan yang membutuhkan proses yang akan selesai dalam lima bulan ke depan.

Jika pengadilan menyetujui pemilihan parlemen untuk pemkazulan presiden pada bulan Desember yang lalu, Park akan menjadi presiden pertama yang terpilih melalui pemilihan yang demokratis yang dipaksa untuk meninggalkan kantornya. Korea Selatan kemudian akan melakukan pemilihan presiden baru dalam kurun waktu 60 hari kemudian, dan Park akan kehilangan kekebalan hukum miliknya dalam dakwaan tindakan kriminal.