Jakarta Hari Ini – Rencana Memenjarakan Pengemis DKI Ditentang

Dewan Pimpinan Wilayah PPP DKI Jakarta memberikan respon berupa tentangan terhadap rencana Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama guna memenjarakan gelandangan serta pengemis yang akan memenuhi Jakarta ketika bulan Ramadan. Dany Kusuma selaku Wakil Ketua DPW PPP DKI Jakarta mengatakan bahwa pemenjaraan gelandangan maupun pengemis bisa dikategorikan pelanggaran HAM serta melanggar UUD 1945. Selain itu, aksi itu juga dipandang tak manusiawi.

“Jelang bulan suci Ramadan, kami harap agar Ahok dapat menjadikan suasana yang kondusif. Janganlah terus bikin gaduh serta mengeluarkan sikap kontroversial dengan cara mempidanakan gelandangan dan pengemis Jakarta,” kata Dany pada media, hari Minggu (7/6). Rekanan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham ‘Lulung’ Lunggana tersebut juga mengatakan bahwa harusnya Ahok bisa memanfaatkan dengan maksimal adanya Dinas Sosial Jakarta dalam mengatasi masalah gelandangan pengemis ibu kota tiap kali masuk bulan Ramadan. “Manfaatkan tugas Dinas Sosial yang dapat menangani segala permasalahan sosial Jakarta,” kata Dany.

Sebelumnya diberitakan pula bahwa Ahok menyatakan sebuah langkah dan upaya tegas harus segera diambil usai ia melihat data masalah kesejahteraan sosial milik Dinas Sosial DKI Jakarta. “Kami juga sudah punya datanya. Dan kalau mereka (gelandangan & pengemis) masih kembali, kami akan pidanakan,” kata Ahok. Pemprov DKI Jakarta juga segera mendata ulang keberadaan gelandangan serta pengemis yang menyerbu Jakarta jelang bulan suci Ramadan. “Baik gelandangan maupun pengemis yang baru pasti kami suruh untuk mengisi formulir,” tegas Ahok.

Selain halnya dari PPP, dari fraksi Demokrat-PAN juga ada pernyataan sendiri. Ahok juga diminta agar lebih mengedepankan pencegahan ketimbang langsung memenjarakan kaum gelandangan, pengemis, serta pengamen yang dapat dipastikan masuk ke Jakarta jelang serta selama bulan Ramadan. “Untuk saat ini yang harus digencarkan adalah sosialisasi supaya para gelandangan serta pengemis ini tak lantas kembali lagi ke ibu kota. Kalau mau kembali, mereka pun harus mempunyai keahlian khusus terlebih dulu,” ujar Lucky Sastrawiria, Ketua Fraksi Demokrat-PAN dalam DPRD DKI Jakarta, pada wartawan hari Minggu (7/6)