Info Politik Terpanas – Kesampingkan Jokowi, PDIP Lebih Dukung Komjen BG
2 min read
Laju Komjen Badrodin Haiti demi mendapat persetujuan pihak DPR menjadi Kapolri sepertinya tidak akan mudah. Penolakan ternyata sudah muncul oleh Fraksi PDIP pada permulaan jalannya masa sidang DPR. Penolakan tersebut timbul ketika anggota dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu serta Henry Yosodiningrat melontarkan protes pada rapat paripurna pada Gedung DPR, Senayan, Jakpus, pada Senin (23/3/2015). Saat itu, Masinton meminta supaya pimpinan DPR tak langsung setuju pada surat Presiden Jokowi terkait pencalonan terhadap Komjen Badrodin, sedangkan Henry sendiri tetap kukuh supaya Komjen Budi bisa dilantik.
“Tegas sekali terlihat bahwa guna mengangkat pimpinan Polri bukanlah hak prerogatif milik Presiden. Hak prerogatif tak berbagi, tak bersisa, tidak perlu pendapat, persetujuan, oleh lembaga yang lain. Presiden memilih seseorang menjadi pimpinan Polri, meminta persetujuan dari DPR. Kewenangan presiden tak mutlak, dan bukan hak prerogatif,” tegas Henry ketika ajukan interupsi tersebut. Henry lantas melanjutkan dengan sindiran terhadap penetapan tersangka dari KPK terhadap Komjen Budi Gunawan. Lalu status tersangka tersebut digugat pada PN Jaksel hingga akhirnya Komjen Budi bisa menang.
“Sudah meminta persetujuan dari DPR, sudah diberi persetujuan, lalu dengan cengegesan, KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan menjadi tersangka. Maka dari itulah proses pengangkatan menjadi tertunda,” kata Ketua GRANAT tersebut. Henry lalu meminta kepada semua pihak agar mau menghargai keputusan dalam praperadilan oleh PN Jaksel yang telah mengikat. A juga menuntut supaya Komjen Budi Gunawan agar lanjut dilantik, atau jika memang tidak, Jokowi ajib memberi alasan lebih jelas terkait pembatalan terhadap pelantikan tersebut.
“Tak ada alasan demi tidak jadi mengangkat Komjen Budi Gunawan sebagai pimpinan Polri. Jika mau tunjuk calon yang lain, harus menarik Komjen Budi Gunawan menjadi calon lalu disertai dengan alasan pula. Surat tak hanya diterima leh DPR tetapi juga dibahas secara rinci dalam ranah hukum,” terangnya. Interupsi ini dapat dilihat sebagai bentuk dukungan terhadap Komjen Budi Gunawan dan mengesampingkan Presiden Jokowi oleh PDIP sebagai partai yang mengusung sang Presiden tersebut.
