Hangat Info Nasional – Tutup Bandara, Bupati Ngada Diperiksa
2 min read
Aksi penutupan Bandara Turelelo Soa, yang ada di Ngada, Nusa Tenggara Timur, oleh para Petugas Satpol PP Ngada akhirnya berbuntut panjang. Pihak Polisi masih terus melakukan sejumlah pemeriksaan pada pihak-pihak terkait. “Tak menutup kemungkinan bahwa kita akan melakukan pemeriksaan atas Bupati Ngada,” terang Kepala Polsek Kasatuan Penjagaan dan Pengamanan Pelabuhan (KP3) di Bandar Udara Turelelo Soa, AKBP Oka Putra, kepada wartawan, hari Selasa (24/12/2013).
Sampai dengan saat ini, dilanjut Oka, tim penyelidik masih melakukan beberapa pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yang saat itu berada di lapangan. “Kita sudah mulai melakukan penyelidikan kepada petugas di bandara, baik itu kepala bandara, petugas tower, hingga sterilisasi bandara,” terangnya. Meski termasuk ke dalam delik aduan, pihak KP3 Bandara Turelelo Soa berinisiatif guna segera memulai penyelidikan.
“Kita rencananya akan melakukan pemeriksaan dengan cara berjenjang atau bertahap. Setelah pemeriksaan ini selesai, kemudian kita akan lanjutkan pemeriksaan kepada satpol PP yang telah melakukan aksi penutupan bandara tersebut,” ujarnya. Diberitakan sebelumnya, sejumlah belasan anggota Satpol PP masuk ke landasan Bandara Turelelo Soa. Mereka pun membawa masuk paksa kendaraannya ke dalam area landasan. Padahal saat itu, pesawat Merpati telah siap untuk mendarat. Meski sempat diperingatkan, belasan anggota dari Satpol PP itu tetap tidak mengindahkan peringatan yang telah diberikan .
Petugas bandara akhirnya harus mengalihkan pendaratan pesawat terbang milik Merpati dari Bandara El Tari Kupang menuju ke Bandara H Hasan Aroeboesman, di Ende. Pemblokiran yang dilakukan oleh anggota Satpol PP ini ternyata diperintahkan langsung oleh Bupati Ngada sebab ia tak mendapatkan tiket pesawat untuk pulang dari Kupang menuju Ngada. Beberapa pihak menilai sikap arogan oleh Bupati Ngada, Marianus Sae, ini merupakan dampak negatif dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung.
“Sistem pemilihan kepala daerah mungkin perlu untuk dikoreksi, karena telah menimbulkan adanya implikasi negatif, salah satunya adalah menciptakan raja baru yang tak mudah dikotrol,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Khatibul Umam Wiranu, Senin (23/12/2013). Politisi Demokrat ini sempat menambahkan, pilkada langsung sering menciptakan pemimpin yang tidak bermoral. Meski ada di sejumlah tempat, model pilkada langsung sukses menelurkan pemimpin bermartabat.
