Berita Politik Terhangat – Revisi UU Pilkada, Ronde Lanjutan KIH vs KMP
2 min read
Momentum revisi UU Pilkada seakan menjadi babak baru perang dingin antara Koalisi Indonesia Hebat lawan Koalisi Merah Putih. Kini adu argumen diantara elite KMP dengan KIH jadi kian panas, terlebih menjelang Pilkada serentak yang hanya menghitung hari. Recana revisi terhadap UU Pilkada dihembuskan KMP usai posisi Golkar juga PPP semakin terpokok, banyak pihak termasuk 2 partai warisan masa lalu tersebut terancam bakal tak mencicipi Pilkada. Atas kondisi ini, wajar jika elite KMP lantas habis-habisan berjuang merebut Golkar serta PPP kembali dimana bisa dikatakan setengahnya sudah dicaplok KIH.
KMP lalu beramai-ramai menyuarakan tentang revisi UU Pilkada. Petinggi DPR yang mana sebagian besar berangkat dari KMP sebagai mesinnya terus menghembuskan isu revisi UU Pilkada. Mereka berniat untuk rekomendasikan Komisi II DPR yang tercatat lebih menguntungkan bagi Golkar hasil Munas Bali yang dipimpin oleh Aburizal Bakrie serta PPP versi Djan Faridz.
Sementara itu, pihak KPU selaku regulator lantas mengisyaratkan bahwa pihaknya menolak adanya revisi UU Pilkada. KPU malah sudah mengatur PKPU terkait Pilkada serentak yang mana mengharuskan kepada partai peserta Pilkada harus diakui Kemenkum HAM. Selain itu, Tjahjo Kumolo selaku Menteri Dalam Negeri pun juga tidak menghendaki adanya revisi terhadap UU Pemilihan Kepala Daerah yang diusulkan oleh elite KMP dalam DPR.
Begitu juga dengan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh.”Saya pikir itu memang benar sekali, saya sangat mengapresiasi serta menghargai policy, serta kebijakan yang ditempuh Mendagri dengan KPU yang tak memberikan proses lanjutan kepada usulan serta pemikiran terkait perlunya adanya perubahan terhadap UU Pilkada,” kata Surya dari Kuala Lumpur, Malaysia, pada Selasa (12/5/2015) yang lalu.
Akan tetapi bermacam argumen itu lantas dipatahkan elite KMP. KMP tetap memaksakan revisi UU Pilkada sebab tanpa adanya revisi maka agenda Pilkada serentak berpotensi menjadi cacat. Kini langkah terbaru KMP adalah menemui Presiden demi meyakinkan beliau. Pimpinan DPR akan segera menemuai Presiden Jokowi demi membahas masalah tersebut. Kita simak saja bagaimana kelanjutan babak baru perselisihan dua kubu pemerintahan saat ini.
