Berita Politik Terhangat – Polemik Sabda Raja HB X, Mendagri Hormati Hak Sultan
2 min read
Dikabarkan bahwa adik-adik dari Sultan HB X yang mana memutuskan menentang sabda raja Ngayogyakarta Hadiningrat telah menemuai Mendagri Tjahjo Kumolo. Adik-adik Sultan HB X tersebut menyatakan permohonan mereka pada Mendagri. “Memang pada beberapa hari yang lalu adik dan kakak Sultan sudah menemui saya dan intinya meminta agar menyampaikan pada Sultan guna diadakan acara rapat keluarga. Dan keputusannya akan berdasar pada rapat keluarga,” papar Tjahjo dari Gedung DPR RI, di Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (11/5/2015).
Walau begitu, Mendagri menegaskan bahwa pihaknya menolak untuk ikut campur dalam masalah tersebut. Tjahjo menilai bahwa hal tersebut sepenuhnya menjadi persoalan keluarga pada keraton Yogyakarta. “Namun saya tegaskan bahwa itu adalah urusan internal dalam rapat keluarga,” kata Tjahjo. Sampai dengan saat ini masih belum ada laporan sehubungan hal itu mengingat posisi Sultan yang adalah kepala daerah pada Mendagri.
“Hingga sekarang saya masih belum mendapatkan laporan, baik asal pemerintah DIY maupun dari Gubernur DIY, sebab itu adalah dalam ranah kasultanan yang kesepuluh dimana rajanya adalah Sri Sultan Hamengku Buwono,” terang Tjahjo. Ia juga mengaku bahwa menyampaikan sabda raja adalah hak Sultan maka dari itu pemerintah pusat dinilai masih belum perlu untuk mengintervensi.
Seperti diketahui bahwa sabda Raja tersebut diantaranya adalah menghilangkan gelar Kalifatullah serta merubah Hamengkubowono ke Hamengkubawono. Dimana kata Kalifatullah serta Hamengkubuwono tersebut ada dalam gelar Sultan yang ‘terkunci’ pada Pasal 1 UU Keistimewaan Yogyakarta. Walaupun saat kini gelar Sultan tidak lagi persis sama seperti yang telah diatur tersebut, akan tetapi Kemendagri tetap menyatakan masih belum perlu campur tangan pemerintah.
Pihak Kemendagri baru memutuskan sikap usai Sabda Raja tersebut diimpelantasikan yaitu pada saat suksesi, sebab siapa yang akan menjadi raja di Yogyakarta maka sekaligus juga akan menyandang posisi sebagai Gubernur DIY. Lantaran kaitannya terhadap posisi gubernur inilah, maka Kemendagri harus bersikap. “pastinya sudah ada pertimbangan Sultan terkait Sabda Raja, apakah itu berupa wangsit atau apa,” tutup Tjahjo.
