Berita Politik Terhangat – Kubu Zulkifli Yakin PAN Masih Di Luar Pemerintahan
2 min read
Momen pergantian tampuk pada pimpinan di PPP serta Golkar telah berujung akan perpecahan sebab ada yang bermaksud untuk mengganti arah dari politik partai. Tidak ingin jadi ikut-ikutan, maka pendukung caketum PAN kubu Zulkifli Hasan pun yakin bahwa partai itu akan tetap setia ada di luar pemerintahan. “Dalam PAN nanti siapapun yang akan terpilih, PAN akan tetap ada di luar pemerintahan. Meski ada tarik menarik dalam serta luar terhadap Golkar serta PPP sedang gencar, namun pada internal PAN, sudah komitmen siapapun nanti ketumnya, PAN akan tetap berada di luar pemerintahan,” tegas Ketua DPP PAN, Viva Yoga Mauladi pendukung dari Zulkifli Hasan.
Hal tersebut disampaikan oleh Viva Yoga dalam acara Diskusi yang mengusung tema ‘Intervensi Pemerintahan dalam Konflik Partai’ yang digelar di Gedung DPR, Senayan, kawasan Jakarta Pusat, pada hari Selasa (24/2/2015). Seperti yang diketahui bahwa PAN segera menggelar kongres yang beragendakan pemilihan ketum di tanggal 28 Februari 2015 esok. Menurut penuturan Viva, berjalannya sebuah partai politik itu tidak bisa lepas dari adanya intervensi dari pihak pemerintah. Sementara kendalinya ialah dari parpol ini sendiri bagaimanakah caranya dalam membatasi masuknya banyak pengaruh dari luar.
“Internal dari sebuah partai menjadi lemah bisa jadi disebabkan oleh masuknya intervensi. Jika kita bisa membatasi upaya intervensi yang datang dari luar maka bisa juga,” kata anggota Komisi IV DPR tersebut. Fernita Darwis selaku Waketum PPP yang turut hadir pada acara diskusi itu juga bersedia mengutarakan lagi bagaimana kronologis kisruh dalam partai berlambang kakbah tersebut. Fernita yang berada pada kubu Suryadharma Ali tersebut menyatakan penyesalannya terhadap keputusan dari Menkum HAM, Yasonna Laoly yang mana pada saat itu mengesahkan terhadap kepengurusan kubu Romahurmuziy.
Untuk saat ini, kubu PPP masih menunggu adanya hasil dari keputusan PTUN sehubungan dengan kisruh yang terjadi dalam partai itu. “Jika (kepengurusan kubu Romi) tak disahkan oleh Menkum HAM, kemungkinan teman-teman pemerintah juga tak ada hal-hal yang memicu kegaduhan politik,” terang Fernita.
