Berita Politik – Takut Difitnah, 10 Tahun SBY Jaga Jarak Dari KPU
2 min read
Diberitakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengakui bahwa dirinya sangat ingin untuk bertemu bersama jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain itu selama ini, SBY mengaku senantiasa menjaga jarak terhadap pihak penyelenggara pemilu tersebut. Hasilnya, pertemuan diantara SBY bersama KPU baru bisa digelar pada Istana Negara, di Jakarta, pada hari Selasa (14/10/2014). “Saya memang selama 10 tahun ini menjaga jarak terhadap KPU sebab takut ada fitnah. Jangan-jangan kekuasaan dapat memengaruhi sebab banyak yang tak tahu pemilu diadakan oleh KPU, yang mana bersifat nasional, tetap serta mandiri,” terang SBY pada pihak KPU.
SBY juga mengaku bahwa sangat berkeinginan untuk bertemu bersama KPU sebab selaku kepala negara, ia merasa berkewajiban untuk mengucap terima kasih serta penghargaan untuk kesuksesan dalam penyelenggaraan pemilu. Kesempatan bertemu bersama KPU ini, diakui oleh SBY, tepat sebab ia akan segera akhiri masa jabatan. “Sehingga tak akan ada yang menjadi curiga. Kalau nanti saya masih ingin capres lagi, pasti SBY ingin memanfaatkan KPU. Pasti ini ada apa-apa. Dan alhamdulillah, sejarah telah mencatat semenjak 1999, pemilu pertama kali, di tahun 2004, 2009, 2014, pihak KPU memang benar mandiri. Tak ada pihak yang sanggup pengaruhi KPU,” lanjut politisi dari Partai Demokrat tersebut.
Maka dari itu, SBY pun meminta supaya anggota KPU serta KPUD dapat memahami apa alasan selama ini ia selalu menjaga jarak. Hal ini dilakukan oleh SBY sebab semata-mata untuk menghindari adanya fitnah. “Saya tak mau difitnah,” kata SBY, yang pensiun menjabat Presiden RI tanggal 20 Oktober nanti. Pertemuan KPU bersama Presiden membahas terkait kegiatan KPU untuk mengadakan evaluasi serta pelaporan hasil dari pemilu 2014. Kegiatan tersebut diikuti 221 peserta dan terdiri atas 8 orang ketua serta anggota KPU RI, 1 Sekretaris Jenderal KPU, lalu Kepala Biro, kemudian Wakil Kepala Biro dan Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU, serta 33 Ketua KPU provinsi, dan 132 anggota KPU provinsi, 33 Sekretaris KPU provinsi di seluruh Indonesia.
