Berita Politik – Perpecahan Masih Berlanjut Jelang Muktamar PPP
2 min read
Konflik yang terjadi dalam tubuh Partai Persatuan Pembangunan masih terus berlanjut. Usai belum lama ini kubu dari Sekjen DPP PPP, Romahurmuziy dengan Wakil Ketua Umum DPP PPP, Emron Pangkapi yang mengumumkan tentang rencana Muktamar VIII, maka tiba giliran Ketua Umum DPP PPP, Suryadharma Ali yang lakukan serupa. “Muktamar yang akan diselenggarakan selain dari ketua umum merupakan inkonstitusional,” tegas Suryadharma lewat pesan singkatnya yang diterima oleh wartawan, pada hari Senin (13/10/2014). Suryadharma juga sempat mengatakan bahwa, muktamar yang dari kubunya segera diadakan pada wiayah Jakarta tertanggal 23-26 Oktober 2014. Namun ia tidak merinci terkait dimana tepatnya lokasi guna pelaksanaan muktamar tersebut. Ia kemudian menambahkan bahwa berdasar Pasal 23 dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) PPP, terkait materi muktamar ini harus selesai didistribusikan pada 1 bulan sebelum kegiatan diselenggarakan.
Selain itu, Suryadharma juga menegaskan bahwa hanya ialah pihak yang mempunyai wewenang guna menggelar Muktamar DPP PPP. Suryadharma menambahkan, selain dari dirinya, tak ada pihak lain berhak untuk mengadakan Muktamar. Ia lalu menjelaskan bahwa, hal tersebut diatur dalam Pasal 8 pada Anggaran Rumah Tangga (ART) PPP terkait Mekanisme Kerja Ketua Umum sebagai Penanggungjawab Umum DPP PPP. “Maka dari itu, hanyalah SDA saja yang mempunyai kewenangan penuh dalam menyelenggarakan Muktamar,” terang Suryadharma lewat pesan singkat hari Senin itu. “Materi dalam muktamar 23-26 Oktober juga sudah terkirim serta berstempel pos tertanggal 22 September 2014,” katanya.
Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa Romahurmuziy menyatak PPP menggelar Muktamar VII 15-18 Oktober 2014, dari Hotel Empire Palace, Surabaya, di Jawa Timur. Hal tersebut berdasar pada putusan final di Mahkamah Partai dan dibacakan di hari Minggu (12/10/2014) malam. Berdasarkan penuturan pria yang kerap disapa dengan panggilan Romi tersebut, muktamar sebagai sebuah forum islah maupun rekonsiliasi internal. Muktamar tersebut diikuti oleh 1.553 peserta DPP, 33 DPW, juga oleh 511 DPC PPP di Indonesia. Sesuai dengan kewenangannya, muktamar menetapkan perubahan terhadap AD/ART PPP, ketua umum, dan arah politik PPP lima tahun mendatang.
