Berita Politik – Soal Sumber Waras, Ahok Tantang DPR

Bambang Soesatyo selaku Ketua Komisi Hukum DPR RI memastikan bahwa pihaknya akan segera memanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) demi mengklarifikasi kasus dugaan korupsi dalam pembelian lahan untuk RS Sumber Waras.

Pernyataan ini diungkap Bambang untuk menjawab permintaan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mempersilakan kepada DPR untuk memanggil KPK serta BPK guna mendalami kasus yang turut menyeret sang Gubernur. “Iyalah, pasti. Ini awal mekanismenya kan ada pengaduan masyarakat. Lalu kami akan panggil BPK supaya menjelaskan hasil dari investigasi mereka,” kata Bambang dari Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (16/3).

Hasil investigasi BPK, ditemukan dugaan penyalahgunaan prosedur untuk pembelian sebagian dari lahan untuk RS Sumber Waras, berpotensi merugikan keuangan daerah senilai Rp191 miliar. Investigasi ini dilakukan oleh BPK atas permintaan dari KPK. Bambang mengatakan bahwa Komisi III akan mengklarifikasi dasar bukti hasil investigasi itu. Selain itu, ia juga menegaskan kelak segera memanggil para kepala dinas berwenang dalam pembelian serta Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk lahan RS Sumber Waras tersebut.

Klarifikasi perlu sebab BPK menemukan perbedaan dari NJOP di lahan sekitar RS Sumber Waras yaitu di Jl Tomang Raya terhadap lahan milik RS di Jl Kyai Tapa. “Lalu termasuk mengundang Pak Ahok guna menjelaskan,” lanjutnya.  Legislator asal Partai Golkar tersebut mengatakan bahwa ke depan, akan mengundang KPK demi menanyakan perkembangan serta kendala penyelidikan kasus RS Sumber Waras ini.

Ahok dilaporkan pada KPK sebab diduga menyelewengkan pembelian lahan guna pembangunan RS seluas 3,7 hektar. “Terakhir di KPK. Ada laporan masyarakat, kok belum jalan? Kita minta penjelasan, misalnya kalau hasil di lapangan nyatanya sumir. Mengapa KPK tak serta merta menetapkan perkara ini menjadi penyidikan?” katanya. Bambang menegaskan Komisi Hukum akan memanggil pihak terkait pasca reses 2 pekan DPR sejak 18 Maret nanti.

Sebelumnya, Ahok berpendapat jika DPR baiknya memanggil KPK dulu bila ingin mempelajari kasus RS Sumber Waras ini. Komisi Hukum yang memanggil sang Gubernur terkait kasus ini bukanlah langkah yang runtut.