Berita Politik – Prabowo Terancam Hukum Lantaran Menarik Diri
2 min read
Seperti yang diketahui bersama bahwa selang beberapa jam saja sebelum putusan dari rekapitulasi resmi tingkat nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Prabowo Subianto calon presiden bernomor urut 1 menyatakan pihaknya akan menarik diri dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 ini. Keputusan yang diambil Prabowo tersebut sempat memicu adanya berbagai kontroversi. Bahkan yang terburuk adalah, ia bisa saja berhadapan melaan hukum disebabkan oleh keputusannya itu.
Pada Undang-Undang No 42 Tahun 2008 terkait dengan Pemilihan Presiden serta Wakil Presiden pada Pasal 246, sosok Prabowo kemungkinan besar akan terancam dengan hukuman penjara 3 sampai 6 tahun lamanya. Refli Harun, seorang pakar hukum Tata Negara mengonfirmasi kemungkinan dari hukuman penjara pada Prabowo itu. “Iya memang kan undang-undang ini dibuat demi mengantisipasi hal-hal yang seperti ini,” katanya. Ia juga mengatakan bahwa dengan menarik diri usai pencoblosan ini artinya rakyat tak ada masalah.
Juga hampir senada bersama Refli, Yusril Ihza Mahendra pun juga menyesalkan terkait putusan Prabowo yang menarik diri tersebut. Hal ini disampaikan oleh Yusril lewat laman twitter resminya. “Prabowo tak bisa mundur dalam pencapresan hanya beberapa saat jelang KPU umumkan hasil final dari pilres, walau menggunakan hak konstitusional,” kata Yusril yang membuka pernyataannya lewat twitter. Ia juga menambahkan bahwa, “dalam UU Pilpres yang sebagaimana dalam UU Pileg serta Pilkada, bila seorang calon sudah disahkan menjadi calon tidak boleh mundur menggunakan alasan apapun itu.
Putusan dari Prabowo yang menarik diri ini ternyata tidak hanya disesalkan para pakar hukum tata negara, akan tetapi juga oleh sejumlah pihak lain. Dan salah satunya yaitu Sidarto Danusubrata selaku Ketua MPR RI yang merupakan politisi senior dari PDIP. “Ini merupakan keputusan yang telah mencoreng-moreng wajah demokrasi Republik Indonesia. Bukankah demokrasi kita ini sedang dalam sorotan dunia,” katanya. Ia juga menyesalkan aksi tim saksi dari Prabowo yang lebih memilih untuk walk out pada rapat rekapitulasi suara KPU. Menurut pendapatnya, tindakan ini juga sangat mengotori demokrasi.
