Berita Politik – Prabowo Tolak Pelaksanaan Pilpres, Keputusan KPU Tetap Sah

Diketahui bahwa saksi dari tim Prabowo-Hatta melakukan walkout pada pleno rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat nasional. Mereka pun jga menolak hasil dari pemilu 2014 dengan alasan terjadinya banyak kecurangan serta cacat. Walau begitu, usai saksi serta tim Prabowo-Hatta keluar, rapat pleno rekapitulasi masih berlanjut dalam pembahasan data provinsi tersisa.

“Kita punya hak konstitusional demi menjaga Negara Kesatuan Republik indonesia,” ujar Husni Kamil Manik, ketua KPU setelah semua saksi dari Prabowo-Hatta keluar dari kantor KPU Jl Imam Bonjol, Jakpus, hari Selasa (22/7/2014). “Teman-teman saksi dari tim nomor satu, sebab nanti sudah kita rencanakan akan buka puasa bersama maka jangan lupa untuk hadir. Pada pembacaan yang selanjutnya, ketua serta anggota Bawaslu DKI silakan mengambil tempat,” lanjut Husni.

Memang Prabowo Subianto telah menarik pada saksinya serta menolak proses juga putusan dari KPU terkait hasil perolehan suara pada pilpres 2014. Walau Prabowo menolak kepada setiap proses itu, namun putusan dari KPU terhadap jumlah suara pilpres tetaplah sah. “Segala keputusan dari lembaga negara (KPU) tetaplah sah,” tegas Taufiqurrohman Syahuri, ahli hukum tata negara ketika dihubungi wartawan, hari Selasa (22/7/2014).

Menurut peraturan yang berlaku, putusan KPU boleh saja tak ditandatangani oleh saksi. Menurut pendapat Taufiq yang juga pernah menjabat staf ahli dari MK 2003-2008 tersebut, walau mantan Danjen Kopassus tersebut tak mau mengakui hasil dari putusan KPU, namun Prabowo masih mempunyai hak untuk ajukan gugatan pada Mahkamah Konstitusi (MK). Nantinya, siapa pun juga harus mau mengakui putusan dari MK, baik apapun itu hasilnya. “Begitu pihak MK sudah memutus, maka selanjutnya MPR pun berkewajiban melantik siapa yang dimenangkan oleh MK,” kata Taufiq yang sekaligus komisioner dari Komisi Yudisial (KY) tersebut.

Pada pernyataannya siang tadi, Prabowo menyatakan penilaiannya terhadap sejumlah kecurangan pada Pilpres 2014. Pihak Prabowo menuding bahwa KPU telah gagal melaksanakan pemilu demokratis. “Pemilu tak demokratis serta bertentangan dari UUD 1945. Sebagai pihak pelaksana, KPU tak adil serta tak terbuka,” ditegaskan Prabowo yang memakai kemeja putih dengan empat kantong tersebut.