Berita Politik – Misteri Sumber Pendanaan Kartu Sakti Jokowi
2 min read
Sampai dengan saat ini, sumber pendanaan dari 3 kartu yang diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat serta Kartu Keluarga Sejahtera, tetap meninggalkan tanda tanya. Apa sebab? Diketahui mulai jajaran menteri sampai dengan Presiden tidak tercapai satu suara. Sementara itu, wakil Presiden, Jusuf Kalla menyebut bahwa sumber dana tersebut berasal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2015. “Semuanya dari APBN, dan itu kan sudah ada BPJS. Untuk Kartu Indonesia Pintar, dari program wajib belajar yang dibiayai negara, sementara Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) memang sudah ada anggarannya pada tahun ini sebesar Rp 5 triliun,” kata JK dari Jakarta, Sabtu (8/11/2014).
JK sempat membantah sumber pendanaan tersebut datang dari tanggung jawab sosial dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Tak ada seperti itu. Kalau BUMN nya mau silakan saja,” kata JK. Sebelumnya diketahui bahwa, Pratikno, Menteri Sekretaris Negara mengaku bahwa sumber dana dari pencetakan 3 kartu tersebut bukanlah dari APBN, namun dari CSR BUMN maka ia pun menilai bahwa pemerintah tak perlu berhubungan bersama pihak Dewan Perwakilan Rakyat. “Ini kan sudah mulai jalan, tetapi ini kan bantuan berbagai pihak. CSR dari BUMN, tak termasuk APBN,” kata Pratikno, ketika ditemui dari Hotel Grand Clarion, kawasan Makassar, setelah dampingi Presiden Joko Widodo blusukan, pada Rabu (5/11/2014) malam.
Di lain pihak, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyebut bahwa sumber pendanaan 3 kartu datang dari bantuan sosial yang termasuk pada APBN. Dimana nilainya sendiri mencapai Rp 6,4 triliun. Presiden Joko Widodo pun mengaku bahwa kartu tersebut datang dari APBN. Tetapi, Jokowi tak tahu persis komponen apa saja yang dipakai pada anggaran tersebut. Tidak hanya itu, pihak PDI-P selaku partai pemerintah juga memastikan bahwa anggaran tersebut datang dari APBN. PDI-P pun menilai tak ada masalah padaanggaran yang dipakai guna kartu itu. Walau memakai APBN, Jokowi menilai bahwa ia tak perlu minta izin DPR.
