Berita Politik – Megawati Enggan Komentari Rencana Kenaikan BBM

Megawati Soekarnoputri, selaku Ketua Umum PDI Perjuangan diketahui menolak untuk berkomentar terkait rencana pemerintahan Joko Widodo dalam menaikkan harga dari bahan bakar minyak (BBM) yang bersubsidi. “Saya tak ada relevansinya,” kata Megawati setelah menghadiri gelaran 60 tahun Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) dari kawasan Jakarta, pada Rabu (5/11/2014). Hal tersebut dikatakan oleh Megawati saat ditanya pers terkait rencana dari kenaikan harga BBM tersebut.

Ketika akan masuk dalam mobil, Megawati tak memberi jawaban apa pun ketika ditanya apakah setuju ataukah tidak bila harga BBM jadi dinaikkan. Ia pun sekedar keluarkan kipas lalu beranjak pergi menggunakan mobilnya. Sebelumnya diketahui bahwa 2 anggota dari Fraksi PDI-P yang ada di DPR, yakni Efendi Simbolon serta Rieke Diah Pitaloka, mengaku tegas menolak terkait rencana kenaikan harga BBM tersebut. Mereka lalu meminta epada pemerintah agar mencari alternatif yang lain

Sosok Rieke sempat diberitakan menganggap bahwa alasan yang dimiliki untuk mengalihkan subsidi BBM pada sektor produktif demi menyelamatkan kas negara ialah alasan yang klasik dan harus disikapi dengan kritis. Adapun untuk Effendi menyebutkan bahwa Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Sudirman Said serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil tak menganut adanya ideologi Trisakti.

Sementara itu, pihak Fraksi PDI-P sendiri belum membahas tentang rencana kenaikan dari harga BBM. Untuk sikap Fraksi PDI-P sendiri mungkin akan diputuskan usai menerima instruksi dari pihak DPP PDI-P. Pemerintah sedianya akan mengalihkan subsidi BBM pada program pembangunan lebih produktif. Lewat pengalihan tersebut, pemerintah memiliki ambisi alias mempunyai target untuk mencapai swasembada pangan pada 3 tahun mendatang.

“Kita ingin alihkan dari yang konsumtif ke produktif. Dari boros dalam subsidi BBM ke usaha yang produktif. Maka kita ingin adanya pengalihan subsidi BBM pada subsidi benih, pupuk, infrastruktur irigasi, serta bendungan bagi para petani,” terang Presiden Joko Widodo ketika memberi pengarahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kabinet Kerja 2014, dari Istana Negara, Jakarta, di hari Selasa (4/11/2014).