Berita Politik – KPK Diminta Segera Respon Aksi Setnov

Setya Novanto yang merupakan Ketua DPR dilaporkan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pencatutan nama Presiden RI Joko Widodo serta Wakil Presiden RI Jusuf Kalla saat renegosiasi kontrak serta saham dari PT Freeport. Anggota dari Forum Komunikasi Flobamora, Petrus Selestinus, pun menduga bahwa Setya Novanto sudah melakukan praktik kolusi pada kasus ini. “Kami meminta kepada KPK agar segera merespons ini dalam prioritas tinggi. Saham Freeport sudah dibagi-bagi seenaknya oleh mereka tanpa pernah memperhatikan bagaimana masyarakat Papua yang hidup dalam kemiskinan turun-temurun,” tegas Petrus dari Gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/11).

Ia berpendapat bahwa Setya Novanto sebagai seorang penyelenggara negara tidak boleh meminta saham Freeport dan mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden. “Meminta saham, menyerahkan oada petinggi negara, pada Pasal 5 hingga 12 UU Tipikor diatur, bahkan menjanjikan saja itu sudah memenuhi unsur delik,” paparnya. Selain dari kasus itu, Petrus pun mendesak pada KPK agar segera menelusuri rekam jejak Setya Novanto dalam dugaan korupsi Bank Bali tahun 1999 silam, adanya penyelundupan beras asal Vietnam hingga 6.000 ton pada 2003-2012, lalu pengadaan KTP elektronik pada era 2013.

Menanggapi adanya laporan ini, Plt Wakil Ketua KPK, Indriyanto Seno Adji tidak bisa banyak merespons. “Masih belum ada data yang kami terima,” katanya. Walau begitu, jika memang ada bukti kuat yang dilaporkan pada KPK, maka timnya pun berjanji siap untuk menangani.

Sebelumnya diberitakan bahwa Sudirman Said, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Senin (16/11) datang ke Mahkamah Kehormatan Dewan demi melaporkan adanya anggota parlemen yang dikatakan sudah memanfaatkan nama Presiden Joko Widodo serta Wakil Presiden Jusuf Kalla, sehubungan dengan perpanjangan kontrak karya milik PT Freeport Indonesia. Pada laporannya itu, SS menyertakan transkripsi atau rekaman percakapan antara SN (Setya Novanto), R, serta MS pada lokasi sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan.

Pertemuan oknum anggota dewan, pengusaha, dengan pimpinan Freeport ini dilakukan hingga tiga kali lebih. Laporan lebih merinci atas pertemuan terakhir dilakukan di hari Senin 8 Juni 2015, pada sekira pukul 14.00-16.00 WIB, berlokasi di sebuah hotel yang ada di Pacific Place SCBD, Jakpus. Pada pertemuan itu, anggota DPR menjanjikan cara penyelesaian guna kelanjutan kontrak serta meminta supaya Freeport mau memberikan saham yang dikatakan akan disetorkan pada Presiden dan Wakil Presiden.