Berita Politik – Koalisi Merah Putih Dinilai Ingin Amankan Kekuasaan di Daerah

Masalah efisiensi anggaran dirasa tak bisa jadi alasan agar pemilihan kepala daerah dapat dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Beberapa pakar hukum serta politik malah beranggapan tentang pemborosan anggaran terbesar datang dari proses pencalonan dari partai politik. “Seolah, demokrasi menjadikan pemborosan anggaran saja. Apakah memang ini demikian?” kata Sri Budi Eko Wardani, Direktur dari Puskapol UI ketika dijumpai saat konferensi pers terkait penolakan pemilihan kepala daerah dari DPRD, pada Cikini, di Jakarta Pusat, hari Jumat (5/9/2014) lalu.

Sementara itu, perubahan sikap dari partai politik yang ikut tergabung dalam Koalisi Merah Putih supaya kepala daerah dapat dipilih oleh DPRD menjadi dipertanyakan. Koalisi dikatakan ingin mengamankan kekuasaan mereka pada tingkat daerah guna memuluskan rencana mengusung capres serta cawapres di putaran Pemilu 2019 kelak. “Perubahan sikap ini justru menimbulkan adanya pertanyaan. Saya mengira bahwa jawabannya itu untuk sementara, dimana mereka kalah pada pilpres lalu berniat memperluas kekuasaan pada tingkat daerah,” te3rang politisi dari Partai Hanura Erik Satya Wardhana ketika berbincang bersama wartawan, di Jakarta, hari Sabtu (6/9/2014).

Erik juga sempat menilai bahwa pilkada harusnya bisa mengakomodir keinginan dari masyarakat untuk menentukan siapa kepala daerah yang dianggap ideal. Meski begitu, bukan berarti bahwa usulan terkait pilkada menggunakan mekanisme tersebut bisa dianggap tak sah dalam hal konstitusional. “Secara konstitusional memang tidak, namun secara rasional, dan secara substantif itu akan menutup bahkan mengurangi ruang untuk rakyat dalam mengusulkan, memilih siapa calon kepala daerah yang berkompeten, qualified, dan mempunyai komitmen guna lakukan perubahan revolusioner,” katanya.

Untuk saat ini, usulan terkait pemilihan kepala daerah lewat DPRD sedang dibahas oleh pihak Panja Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) bersama Kementerian Dalam Negeri. Untuk fraksi yang tergabung di dalam Koalisi Merah Putih telah sepakat untuk lakukan pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Sedangkan, Fraksi dari PDI-P, Hanura, serta PKB masih menginginkan agar kepala daerah bisa dipilih secara langsung oleh masyarakat.