Berita Politik – Bersama Koalisi Merah Putih, SBY Akan Jadi Penyeimbang
2 min read
Peluang akan makin bertambahnya mitra dalam koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla nampaknya juga kian sulit usai ada pernyataan dari Presiden SBY yang terungkap usai gelar pertemuan bersama Koalisi Merah Putih, pada Selasa (2/9/2014) pagi. Diketahui bahwa SBY serta Koalisi Merah Putih telah sepakat untuk menjadi penyeimbang pada pemerintahan yang selanjutnya. “Saya dengar bahwa Koalisi Merah Putih akan jadi bagian dalam mengawal jalannya pemerintahan. Atau istilah dari teman-teman, menjadi kekuatan penyeimbang. Dan itulah inti dari pertemuan pada hari ini diantara saya bersama pimpinan parpol dari Koalisi Merah Putih,” kata SBY dalam jumpa pers dari kediamannya Cikeas.
Menurut penuturan SBY, menjadi pihak penyeimbang dapat memberi fungsi check and balances guna memastikan supaya segala kebijakan pemerintah dapat berjalan menuju arah yang tepat. “Saya merasa optimistis bahwa proese demokrasi kita dapat berjalan baik. Harapan dari rakyat pun juga demikian,” kata dia. Usai gelaran pertemuan ini, diberitakan bahwa Presiden SBY akan bertemu kembali bersama ketua umum dari parpol koalisi yang tak hadir. Para ketua umum dari parpol, terang SBY, tak dapat hadir sebab ada banyak yang tengah di luar negeri.
Sementara itu, kubu Jokowi-JK sendiri diketahui bahwa merasa perlu tambahan dari sejumlah parpol dalam koalisi. Hal ini dilakukan demi mengamankan adanya kebijakan pemerintah dalam parlemen. Sebab, koalisi dari Jokowi-JK sendiri menjadi minoritas dalam parlemen. Duet Jokowi-JK diketahui didukung oleh 4 parpol, yaitu PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasdem serta Partai Hanura. Apabila dijumlah, maka koalisi ini didukung oleh sejumlah 207 kursi di DPR.
Sedangkan koalisi Merah Putih sendiri didukung oleh 5 parpol yang tercatat berhasil lolos menuju DPR, yaitu Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, serta Partai Keadilan Sejahtera. Apabila dijumlahkan, maka koalisi ini mendapat dukungan dari 292 kursi DPR. Sementara untuk Partai Demokrat mendapat 61 kursi di DPR. Demokrat sendiri sebelumnya telah menyatakan lebih memilih jadi penyeimbang usai pemerintahan SBY-Boediono purna.
