Berita Politik – Kekhawatiran Akbar Tandjung Soal Kepunahan Golkar

Akbar Tandjung yang merupakan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar versi Munas Riau menilai bahwa konflik kepengurusan yang masih saja terjadi dan tak terselesaikan menjadikan partai beringin itu terancam tinggal nama saja dari dunia perpolitikan Tanah Air. Akbar berpendapat bahwa hal ini menjadikan Golkar tak lagi bisa mengikuti agenda politik, semisal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2017 nanti. Sebab belum adanya kepengurusan sah dan diakui Kemenkumham hingga hari ini.

“Bisa dikatakan kalau sampai kejadian dan masih terus, tidak mungkin kita bisa ikut dalam Pilkada. Kalau tidak ikut Pilkada, artinya? Sudah bukan papan bawah lagi, malah dianggap tidak ada,” jelas Akbar dari kantornya di Jakarta, Selasa (5/1).

Akbar mengatakan bila ini terjadi serta Golkar tak bisa ikuti agenda politik, dia pun yakin bisa membuat marah banyak pihak, baik kader bawah sampai di tingkat atas. “Marahnya pada siapa? Ya pada orang yang menyebabkan partai ini tak bisa ikut,” lanjut Akbar. Ia menjelaskan, syarat sebuah partai mengajukan calon dalam agenda pemilu semisal Pilkada 2017 adalah harus mempunyai kepengurusan sah. Setelah mendapatkan izin Komisi Pemilihan Umum.

Akbar mengatakan bahwa Golkar versi Aburizal Bakrie mengklaim menjadi pengurus sah, sampai saat ini masih berjuang untuk diakui Kemenkumham. Aburizal juga masih bersikukuh bahwa tak ada Musyawarah Nasional sampai 2019. “Kami mengusulkan Munas. Kalau memang lebih mengutamakan kepentingan partai, maka apa keberatannya,” kata Akbar. Dengan adanya Munas, dapat membuka kesempatan siapapun baik itu Agung Laksono ataupun Aburizal Bakrie berkompetisi secara demokratis serta adil. Tetapi, Akbar juga meminta agar tokoh lain yang ingin memimpin Golkar pun juga tak boleh dihalangi. “Nantinya bisa kita lihat siapa yang terpilih dan tetap kita hormati,” kata Akbar.

Perseteruan Golkar memasuki babak terbaru. Generasi Muda Partai Golkar serta kepengurusan Golkar kubu Munas Ancol mendesak Mahkamah Partai mengadakan Munas. Mahkamah Partai dinilai mempunyai dasar hukum. Sementara, dalam rapat konsultasi Partai Golkar Munas Bali, pihak Aburizal Bakrie menolak mengadakan Munas beralasan tak ada dasar hukum.