Berita Politik – Jokowi dan Jusuf Kalla Marah Minta Setnov Mundur
2 min read
Dua sosok paling penting di Indonesia bereaksi terhadap kasus “Papa Minta Saham” yang kuat dugaan melibatkan Setya Novanto selaku Ketua DPR RI. Benar saja, Presiden Joko Widodo beserta Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan reaksi cukup keras merespon kasus yang sedang riuh diperguncingkan publik saat ini. Nada bicara Jokowi meninggi dibalut mikik marah saat menanggapi pertanyaan dari wartawan terkait kelanjutan kasus pencatutan namanya oleh Setya Novanto alias ‘papa minta saham’ tersebut.
Bahkan tangannya sampai menunjuk-nunjuk ke wartawan. Suaranya terdengar sangat tegas, sampai suasana jadi hening “Sudah berulang kali saya sampaikan, tidak boleh lembaga negara dipermainkan. Bisa Presiden atau lembaga yang lain,” kata Presiden saat di Istana Merdeka, Jakarta, hari Senin (7/12/2015). Presiden sempat membahas dirinya tak masalah kalau dihina seperti yang terdengar dalam rekaman terduga suara Riza Chalid yang tengah mengobrol bersama Setya Novanto serta Presdir PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin.
“Saya gak apa-apa dikatai Presiden gila, sarap atau koppig,” ujar Presiden. Tetapi ia menegaskan bahwa ia tak suka ada yang menyalah gunakan namanya, apalagi untuk mengemis saham 11 persen. Pasalnya hal itu sama saja melanggar etika serta bertentangan terhadap moralitas. “Tapi kalau sudah menyangkut wibawa, mencatut, minta saham 11 persen ini yang saya gak mau. Gak bisa! Ini adalah masalah kepatutan, kepantasan, etika, moralitas dan ini adalah masalah wibawa negara,” tegas Presiden.
Di lokasi berbeda, di Kantor Wapres Jakarta, di Senin petang, Jusuf Kalla mengatakan akan lebih baik kalau Novanto segera mundur dari jabatan. “Itu akan lebih bagus kok sebenarnya, kan lebih sportif,” kata Kalla. Kalla sebelumnya memang terang-terangan menentang yang dilakukan Setya Novanto sebab mencatut nama Presiden serta dirinya demi memperoleh bagian saham pada Freeport.
Wapres juga ingin membawa kasus ini ke ranah hukum. “Biar DPR dulu ya, lalu ke langkah hukum. Setelah menempuh langkah politik, lalu kita selesaikan dengan hukum,” kata Kalla saat ditemui setelah menghadiri agenda di kawasan Kuningan, Jakarta, pada Selasa (17/11/2015).
