Berita Politik – Ingin Bentuk Pansus Freeport, DPR baiknya Tunggu MKD

Herdi Sahrasa, pengamat politik asal Universitas Paramadina menyatakan bahwa fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harusnya menunggu rampungnya persidangan yang digelar pihak Mahkamah Kehormatan Dewan DPR terlebih dahulu sebelum membuat panitia khusus sehubungan kasus kontrak karya untuk PT Freeport Indonesia. Ia melihat bahwa penundaan terhadap pembentukan pansus lantaran adanya dugaan suatu skenario pada sidang dugaan pelanggaran etik oleh Ketua DPR, Setya Novanto.

“Saya kira ini sebelum melangkah terlalu jauh, baiknya partai-partai sebelumnya harus sepakat lebih dulu untuk menyelesaikan masalah MKD. Sebab di situ juga menyangkut kehormatan partai-partai politik dan parlemen,” kata Herdi pada diskusi yang digelar di Jakarta, pada Sabtu (12/12). Herdi melanjutnkan bahwa untuk saat ini perhatin masyarakat memang tertuju pada kasus pelanggaran etik yang tengah ditangani MKD. Ia pun menilai bahwa partai politik bisa saja bersikap tegas dalam kasus PT Freeport apabila MKD sanggup bersikap tegas pada anggota DPR yang memang terbukti bersalah.

Herdi juga menyoroti kasus yang semakin menjadi perhatian publik ini juga lantaran adanya dugaan MKD tak sanggup memberi sanksi yang tegas pada Setya. Sebab, diduga lemahnya MKD dalam mengambil sikap tegas pada Setya dapat berdampak secara langsung kepada semua anggota DPR lainnya. “Marwah parlemen telah hancur atas kasus Setya ini. Sudah dilaksaakan sidang terbuka, tetapi kok ditutup lagi. Ini adalah kehancuran,” katanya.

Sebelumnya, Fadli Zon, Wakil Ketua DPR mengungkapkan bahwa DPR segera membentuk pansus Freeport. Fadli menilai bahwa langkah ini akan mempertegas posisi Freeport saat ini. “Dengan adanya pansus ini kami dapat mengungkap siapa saja yang berada di balik keberadaan Freeport. Kita pun juga bisa tahu seberapa besar yang harusnya diterima negara. Sebab selama ini terbilang terlalu kecil,” kata Fadli.

Fadli membeberkan bahwa dalam rapat konsultasi DPR, Presiden RI Joko Widodo menyatakan pemasukan negara atas operasi Freeport di wilayah Indonesia terlalu kecil. Fadli mengatakan bahwa Jokowi merasa kecewa atas hal ini sebab dirasa tak sebanding terhadap eksploitasi oleh Freeport kepada kekayaan alam Papua yang tidak ternilai harganya.