Berita Politik – Harapan Untuk Kabinet Cukup Tinggi

Walau diketahui lambat dari rencana, nampaknya pembentukan kabinet dari Presiden Joko Widodo beserta Wakil Presiden Jusuf Kalla diyakini dapat menghasilkan deretan nama menteri yang bersih dari bermacam kasus. Adanya antusiasme serta keyakinan dari publik pun terhitung tinggi dalam menyambut kabinet yang mana juga dijanjikan oleh Jokowi akan segera tancap gas dalam bekerja. Sebuah Jajak pendapat dilakukan saat sebelum susunan kabinet pada akhirnya diumumkan. Pada sepekan terakhir, publik meihat dinamika dalam penyusunan kabinet baru dalam pemerintahan Jokowi-JK. Media berkali-kali menayangkan berita terkait beberapa tokoh yang datang silih berganti menuju Istana Presiden.

Walau sampai akhir pekan yang lalu, saat hasil jajak pendapat ditulis, susunan dari kabinet yang baru masih belum diumumkan, namun publik masih antusias dalam menyimak berita. Jajak pendapat pada pekan lalu menunjukkan 7 dari 10 responden memperhatikan berita pada media massa yang menampilkan persiapan dari pembentukan kabinet tersebut. Beda dari proses penyusunan kabinet di masa pemerintahan yang sebelumnya, Jokowi-JK dikatakan lambat dalam mengumumkan kabinet. Pada pemerintahan SBY-JK di tahun 2004-2009 misalnya, susunan kabinet diumumkan malam hari usai dilantik pada siang harinya. Sedangkan kabinet pemerintahan SBY periode kedua dinyatakan sehari usai pelantikan.

Perbedaan tersebut sehubungan dengan cara dari Jokowi-JK melibatkan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan seleksi terhadap nama calon menteri. Untuk publik, pelibatan KPK serta PPATK ini menjadi mekanisme yang cukup diapresiasi serta diharap dapat menjamin sosok lebih bersih untuk masuk dalam kabinet. Pandangan tersebut disuarakan oleh 66,5 persen dari responden jajak pendapat tersebut.

Keputusan dari Jokowi-JK melibatkan KPK serta PPATK memiliki arti penting pada proses politik. Tak hanya menjadi metode menyaring, namun juga bisa membantu Jokowi-Jusuf Kalla menyikapi tekanan dari partai politik maupun kelompok berkepentingan. Beberapa tokoh partai tidak jadi masuk dalam kabinet lantaran mendapat catatan KPK yang berupa coretan menggunakan stabilo “merah” dan “kuning”. Warna ini mewakili seberapa besar nama tersebut beresiko terlibat korupsi.