Berita Politik – Golkar Masih Saja Berlumur Konflik

Politisi Sirajuddin Abdul Wahab selaku Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar mengatakan bahwa momen Silaturahmi Nasional (Silatnas) Partai Golkar menyusul rilisnya Keputusan Kasasi Mahkamah Agung seharusnya dapat menghembuskan angin segar demi menuju rekonsiliasi utuh lagi menyeluruh. Akan tetapi, forum Silatnas justru jadi babak baru lagi dalam makin berlarutnya konflik internal Partai Golkar.

Sirajuddin berpendapat bahwa putusan kasasi MA terhadap sengketa Partai Golkar yang memuat 4 poin penting tersebut sama sekali tak memutuskan keabsahan dari salah satu pihak yang sedang berkonflik. Secara substansial, pesan yang tak tertuang pada amar putusan MA menginginkan agar konflik dalam Partai Golkar bisa terselesaikan dalam media rekonsiliasi.

Keempat poin dalam putusan kasasi MA pertama tersebut diantaranya mengabulkan sebagian dari gugatan Aburizal; membatalkan SK Menkumham; mencabut SK Kemenkumham; dan menolak sisa gugatan Aburizal. Kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie seharusnya mau duduk bersama demi membahas teknis dalam membuat jalan baru ke Munas Bersama, sebagai wujud komitmen untuk menyudahi konflik, untuk kejayaan Partai Golkar,” kata Sirajuddin pada wartawan pada Senin (9/11).

Ia juga mengingatkan bahwa doktrin Siaga Karya Gatra Praja dan Ikrar Panca Bakti yang senantiasa diucap semua kader Golkar dalam tiap aktivitasnya kini tak lagi dapat menyadarkan elite Golkar demi mengakhiri perpecahan. Ia menegaskan bahwa cita-cita bersama untuk membangun kembali kejayaan Golkar seharus ditempatkan melebihi kepentingan individu maupun kelompok.

Golkar yang mana selama ini selalu menempatkan dirinya menjadi pengawal serta pengamal Pancasila juga UUD 1945, tak terkorelasi pada penyelesaian konflik. “Sejatinya, Partai Golkar adalah agen pembaharu pada pembangunan, dan berwatak setia kawan. Semuan itu hilang terkikis arus konflik,” ujar Sirajuddin. Ia melanjutkan, islah terbatas gagasan Wapres Jusuf Kalla yang juga mantan Ketua Umum dari Partai Golkar ternyata hanya berjalan sebatas kepentingan untuk mengusung calon kepala daerah yang segera bertarung dalam Pilkada tahap I Desember nanti. “Seyogyanya islah terbatas ini jadi pintu masuk bagi islah yang lebih utuh,” katanya.