Berita Politik – Belasan Triliun Dana Desa Mengendap di Kabupaten

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro membeberkan bahwa sampai dengan saat ini, sebanyak Rp12 triliun Dana Desa masih mengendap pada kas Kabupaten sebab banyaknya desa yang masih belum siap dalam mengelola dana itu. Bambang mengatakan bahwa dalam sosialisasi dana desa pada wilayah Kab. Barito Kuala, di Banjarmasin, pada Selasa (10/11), pada tahun 2015 pemerintah pusat dalam APBN sudah menganggarkan dana desa senilai Rp16,6 triliun, akan tetapi sampai dengan Oktober 2015 hanya Rp4,9 triliun saja yang dialirkan ke desa.

Kondisi ini terjadi lantaran sampai dengan saat ini masih banyak desa yang masih belum siap program guna mengakses dana itu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. “Kita dapat memaklumi minimnya penyerapan atas Dana Desa, sebab ini masih pertama kalinya, kami berharap 2016 nanti ada perbaikan,” ujar Bambang. Sisa dari dana itu, sampai sekarang masih ada di kas Kabupaten, itupun juga tak dapat dimanfaatkan pihak Kabupaten, sehingga apabila tak terserap harus dikembalikan ke kas negara.

“Bisa dibayangkan, kalau semua dana itu dapat terserap, tentunya dapat membawa dampak terhadap pembangunan serta kesejahteraan untuk masyarakat desa yang sangat luar biasa,” ujarnya. Demi mempercepat laju penyerapan dana desa 2015 ini, lanjut dia, pemerintah akan terus mengadakan sosialisasi serta pelatihan untuk perangkat desa, supaya lebih siap untuk mengelola dana yang memang nilainya terbilang besar.

Khusus untuk 2015, ujar dia, tiap desa akan menerima Dana Desa sebesar Rp280 juta dari APBN, ditambah lagi dari APBD lalu dari bagi hasil, totalnya masing-masing desa kemungkinan bisa menerima dana sampai Rp500 juta. Dana ini, dapat dikelola oleh desa demi membangun bermacam keperluan untuk peningkatan kesejahteraan desa, dari infrastruktur, pembangunan pertanian, perkebunan, lalu UMKM dan yang lainnya.

Demi mendorong penyerapan dimana temponya tersisa kurang dari 2 bulan ini, pemerintah akan memprioritaskan pada pemanfaatan dana desa atas 3 proyek, yakni pembangunan, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta Posyandu. Lalu terkait infrastruktur, baik untuk irigasi pertanian, jalan untuk usaha tani, saluran air, jalan serta jembatan hingga lainnya, dibangun dengan swakelola ataupun padat karya.