Berita Politik – Dukungan Kocok Ulang Petinggi DPR RI Kian Santer

Peniliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus mengatakan bahwa sebaiknay parlemen segera melakukan kocok ulang atas pimpinan DPR. Hal ini disampaikannya dalam menyikapi pengunduran diri politikus Golkar, Setya Novanto selaku Ketua DPR RI belum lama ini. Setya mundur jelang pihak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memutus perkara etik yang telah menjerat namanya. Setya dituduh sudah mencatut nama Presiden RI dan Wakil Presiden RI untuk memuluskan perpanjangan kontrak karya dari PT Freeport Indonesia di tanah Papua.

Lucius pun menilai bahwa kocok ulang ini perlu untuk dilakukan demi evaluasi performa teradap kepemimpinan yang ada saat ini, yang dahulunya dipilih dengan cara paket. “Setya Novanto sudah jelas terbukti ada dugaan pelanggaran kode etik. Namun ada 1 atau 2 pimpinan lain yang begitu ngotot kalau tak ada dugaan pelanggaran dari Setya Novanto,” kata Lucius dari Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, hari Selasa (22/12). “Bagaimana kalau DPR ini dipimpin oleh oang-orang yang sulit dalam melihat adanya pelanggaran etik diantara kalangannya?” ditanyakannya.

Dalam setahun terakhir, ia mengatakan bahwa pimpinan DPR RI sekedar melakukan drama-drama di depan masyarakat. Termasuk halnya kasus serta kelakuan tidak etis sejumlah pimpinan DPR. Pada periode 2014-2019, DPR dipimpin oleh Setya Novanto (dari Golkar), Fadli Zon (dari Gerindra), Fahri Hamzah (dari PKS), Taufik Kurniawan (dari PAN) lalu Agus Hermanto (dari Demokrat). Selain dari itu, DPR baik itu pimpinan maupun sekretariat juga sibuk semuanya demi menyelamatkan posisi Setya Novanto. Dari perkara kehadirannya di kampanye kandidat Capres AS, Donald Trump sampai dengan pertemuannya bersama Bos PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin.

Sementara petinggi DPR yang lainnya semisal Fadli Zon atau Fahri Hamzah malah ikut membela Setya dalam kausus ini. Sebelumnya diketaui bahwa Fadli yakin bahwa Setya tak pernah lakukan lobi yang mengatasnamakan pemimpin pemerintahan. Sedangkan Fahri, disorot lantaran menandatangani pemberhentian terhadap Anggota MKD Akbar Faisal menjelang putusan etik Setya. “DPR menjadi rusak kalau diisi oleh pimpinan yang sibuk untuk merasionalisasi tindakannya di depan publik. Ada kepentingan dalam mengevaluasi serius para pimpinan,” ujar Lucius.