Berita Politik – Dua Koalisi Pastikan DPR Mulai Kerja Hari Selasa
2 min read
Usai sempat tertunda, pihak Koalisi Merah Putih serta Koalisi Indonesia Hebat mnedapat kesepakatan sehubungan hak interpelasi, angket, serta menyatakan pendapat pada tingkat komisi DPR, pada Sabtu (15/11/2014). Pelobi dari 2 koalisi menjamin tidak akan ada perdebatan yang timbul pada DPR terkait masalah ini, serta lembaga itu sudah bisa bekerja efektif di hari Selasa (18/11/2014). Melalui juru lobi KIH, Pramono Anung, ditegaskan bahwa permintaan sehubungan dengan penghapusan pasal pada hak interpelasi, hak angket serta hak menyatakan pendapat tersebut merupakan permintaan terakhir dari pihaknya.
Pramono juga menyatakan kepuasan terkait kesepakatan dicapai pada pertemuan di rumah Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Hatta Rajasa itu. “Total ada 5 butir kesepahaman segera ditandatangai pada Senin (17/11/2014). Hari Selasa, kami akan efektif bekerja. Kami perlu sosialisasi agar tak ada yang berbeda,” terang dia, pada Sabtu petang. “Tidak ada DPR tandingan lagi. Hanya satu DPR. Tak ada lagi Koalisi Merah Putih maupun Koalisi Indonesia Hebat!” ditegaskan Pramono Anung, setelah pertemuan dari kawasan Golf Mansion, Jl. Fatmawati, Jakarta Selatan, pada Sabtu (15/11/2014).
Turut hadir pada pembahasan itu Juru Lobi dari Koalisi Indonesia Hebat, Olly Dondokambey, serta Koordinator Koalisi Merah Putih, Idrus Marham. Hatta pun meyakini, KIH tak akan ajukan permintaan yang lain usai adanya kesepakatan ini. Sebelumnya diketahui bahwa KIH meminta 21 kursi pada pimpinan alat kelengkapan dewan dan disetujui KMP, namun tidak membawa adanya “kesepakatan damai” antara kedua kubu. Selain halnya terkait kursi pimpinan tersebut, KIH juga ajukan permintaan baru terkait penghapusan pasal pada UU MD3 terkait hak interpelasi, hak angket serta hak nyatakan pendapat pada tingkat komisi.
“Tidak akan ada permintaan kembai, ini telah dikunci,” tegas Hatta. “Marilah kita hormati lembaga kita dalam cara mempercepat dewan bekerja yang efektif,” lanjutnya lagi. Seperti yang diketahui bahwa perpecahan yang terjadi pada tubuh DPR ini sempat menjadi polemik di saat pemerintahan yang baru sudah mulai menjalankan agendanya dengan cepat.
