Berita Politik – DKPP: KPU Paling Banyak Diadukan

Nur Hidayat Sardini selaku juru bicara dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengungkapkan bahwa proporsi jumlah teradu dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) terctat lebih tinggi jika dibandingkan dengan jajaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sehubungan dengan kasus pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2015. Dari total 385 teradu, sejumlah 311 orang asal jajaran KPU sementara 74 orang dari jajaran Bawaslu. Hasil pemeriksaan DKPP, sejumlah 15 orang sudah dijatuhi hukuman berupa pemberhentian tetap dari DKPP. “Sejumlah 230 orang lain diberi rehabilitasi,” kata Sardini dari Hotel Aryaduta, di Jakarta hari Senin (28/12).

Pihak DKPP juga memberi peringatan pada 54 orang dari jajaran KPU. Sejumlah 3 orang harus diberhentikan sementara serta 9 orang diganjar pemberhentian ketetapan. Dari pihak Bawaslu, DKPP memberhentikan tetap sebanyak 9 orang. DKPP pun memberhentikan sementara 1 orang petugas Bawaslu. Sejumlah 36 orang sudah diberi peringatan. Sementara rehabilitasi diberikan pada 28 orang. Ia juga mengatakan bahwa angka ini menunjukkan bahwa jajaran KPU lebih kerap jadi sasaran kemarahan dari pihak yang merasa telah dirugikan. “Banyak kerjaan, banyak dilaporkan. Artinya pekerjaannya memang banyak yang memperhatikan,” ujar Sardini.

Selain dari itu, ia mengungkap bahwa kelalaian dalam proses Pemilu juga menjadi modus pelanggaran etik yang terbanyak dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Dalam Pilkada 2015, modus tersebut ditemukan sejumlah 26 kali. “Modus ini semisal ketidakcermatan, ketidaktepatan, ketidakteraturan, kesalahan pada proses Pemilu,” beber Sardini. Pada posisi kedua, DKPP mendapati adanya pelanggaran netralitas serta keberpihakan sebagai modus dalam pelanggaran etik. Hal ini sempat terjadi hingga 25 kali. Selain dari itu, ia mengungkap adanya beberapa modus pelanggaran kode etik dari penyelenggara pemilu yang lain.

Hasil pemeriksaan DKPP, teradu paling banyak datang dari KPU Kabupaten/Kota. Sejumlah 142 orang dari KPU Kab/Kota tercatat diadukan pada DKPP. Sedangkan, sejumlah 57 anggota panitia Pengawas Kabupaten/Kota, Bawaslu telah diadukan pada DKPP. Ketua DKPP, Jimly Asshiddiqie berharap kelak harus banyak perubahan pada sistem rekrutmen penyelenggara Pemilu yang menjadi lembaga adhoc semisal Panwaslu yang juga boleh memutuskan sengketa dalam Pilkada.