Berita Politik – Dinilai Tak Berguna, DPD RI Diusulkan Bubar

Ade Komaruddin selaku Ketua DPR RI menilai bahwa wacana pembubaran terhadap DPD RI tak boleh hanya sekedar dibicarakan tanpa disertai kajian ilmiah komprehensif. “Keberadaan DPD RI merupakan amanah UUD NKRI 1945 serta sudah menjadi bagian dalam sistem ketatanegaraan Indonesia,” terang Ade Komaruddin, setelah mengikuti kunjungan keliling Gedung MPR/DPR/DPD RI, Minggu (7/2/2016).

Ia berpendapat bahwa pimpinan masih belum bicara tentang evaluasi keberadaan DPD yangnantinya tetap ada ataukah akan dibubarkan. Munculnya wacana usul untuk membubarkan DPD, menurut pendapatnya, harus disertai kajiannya ilmiah serta komprehensif. Politisi asal Golkar ini juga melihat adanya pro dan kontra terkait wacana pembubaran DPD RI ini, sehingga tak boleh asal bicara tentang keberadaan DPD RI.

Ade menambahkan bahwa pimpinan DPR RI perlu melakukan kajian serta berdialog bersama lembaga tinggi negara yang lain. Pimpinan DPR RI juga harus melakukan kajian melalui bermacam aspek, dari politik, hukum, keamanan, perekonomian, dan aspek sosial budaya. “Setelah melalui kajiannya komprehensif, nanti akan kita lihat bagaimana perkembangannya,” tutupnya.

Sebelumnya, Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta, tanggal 5-6 Februari 2016, menghasilkan salah satu rekomendasi usulan supaya DPD RI dibubarkan. PKB menganggap bahwa keberadaan DPD hanya jadi “aksesoris” demokrasi saja. Contohnya, DPD selama ini hanya diikutsertakan membahas Rancangan Undang-Undang yang ada kaitannya dengan daerah namun seringkali diabaikan.

Maka dari itu, PKB pun berpendapat agar anggaran untuk DPD yang jumlahnya sangat besar dialihkan ke program pembangunan yang dirasa jauh lebih bermanfaat secara langsung kepada masyarakat. “Bagi PKB, selama kewenangan dan fungsi DPD masih seperti hari ini, PKB merekomendasikan agar dihilangkan. Tetapi jika diberikan kewenangan yang lebih baik, maka kita setuju terhadap eksistensinya,” ujar Abdul Kadir Karding, Sekretaris Jenderal PKB.

Sementara itu, Wapres Jusuf Kalla (JK) menolak usulan pembubaran terhadap DPD RI. Ia menilai bahwa langkah yang jauh lebih tepat adalah melakukan suatu perubahan. “Bukan pembubaran, namun perubahan, atau mungkin perbaikan,” kata JK Sabtu (6/2), seperti yang dilansir oeh Antara.