Berita Politik – Besok, 30 Ribu Massa Gerindra Kepung MK

Pada rencana gelaran sidang perdana atas kasus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang sedianya akan digelar oleh pihak Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari Rabu (6/8/2014) esok, hingga sejumlah puluhan ribuan kader dari Partai Gerindra akan bersiap untuk mengepung lokasi gedung MK yang berada pada Jl. Medan Merdeka Barat, di Jakarta Pusat tersebut. Menurut informasi yang berhasil dihimpun oleh awak media, rencananya kader dari partai pengusung capres bernomor urut 1, Gerindra tersebut berasal dari wilayah Jawa Barat, Banten serta DKI Jakarta akan ikut mengawal jalannya putaran sidang perdana.

“Besok kami semua akan kepng gedung MK. Dan setidaknya ada 30 ribu kader dari Gerindra yang akan berkumpul pada MK dan semua berasal dari wilayah Jakarta, Banten serta Jawa Barat,” terang M Taufik, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta dari Jl. Sisingamangaraja, Jakarta Selatan, hari Selasa (5/8/2014). Di sisi lain, Ferry J Juliantono, Ketua dari DPD Gerindra Jawa Barat mengatakan bahwa para kader, serta simpatisan maupun pendukung dari Gerindra segera mulai memenuhi lokasi gedung MK sejak pukul 8 pagi.

Menurut keterangannya, sejumlah besar kader, simpatisan serta para pendukung dari Partai Gerindra ini ikut memberi dukungan dalam aspek moril terhadap tim hukum dari Prabowo-Hatta. “Kami pun juga akan senantiasa memberikan dukungan moril kepada tim hukum dari Prabowo-Hatta. Selain itu, kami pun juga akan memberikan dukungan pada hakim MK supaya dapat menjalankan sidang dengan sebaik-baiknya serta dijalankan dalam cara yang penuh dengan tanggung jawab,” katanya.

Ferry juga sempat mengatakanbahwa, pihaknya akan menolak pemilihan umum presiden yang mana dilaporkan dipenuhi dengan kecurangan. Menurut penuturannya, proses Pilpres 2014 ini telah melenceng jauh dari sebagaimana hakikat dalm demokrasi bahkan lebih cenderung menjadi sebuah ajang penyelenggaraan demokrasi yang palsu. “Berbagai macam masalah telah ditemukan semenjak tahapan dalam kampanye seperti halnya money politics, baik itu secara langsung berwujud uang dan dalam bentuk yang lain pada para pemilih, juga suap kepada para penyelenggara pemilu, rekapitulasi pada TPS hingga ke tingkat pusat,” katanya.