Berita Politik – Apa Sebab Kegaduhan Diantara Menteri Kabinet Jokowi?

Para menteri yang bertugas dalam kabinet Jokowi-JK diketahui seringkali bersilang pendapat. Keadaan ini kemudian menjadikan pemerintahan terkesan gaduh. Menanggapi pertanyaan seputar kegaduhan ini, Wapres Jusuf Kalla mengatakan bahwa silang pendapat di kalangan menterinya ini didasari oleh tabiatnya masing-masing. JK mengatakan bahwa para pembantunya tersebut sudah seringkali ditegur Jokowi ketika dalam agenda rapat. “Lantaran sifat pribadi, ditegur dan diperingatkan, sebab menteri harus bisa mengikuti  apa kebijakan Presiden,” terang Jusuf Kalla dari Washington DC, Amerika Serikat, hari Selasa (5/4/2016).

Lebih jauh, politikus Partai Golkar tersebut mengatakan bahwa sejatinya ada 2 hal yang memicu para menteri bersilang pendapat. “Sebab ada pro dan kontra di kalangan menteri, hingga terjadilah perdebatan, juga ada pengaruh dari media sosial,” pungkas JK.

Seperti yang diketahui bahwa berapa kali silang pendapat terjadi dalam kabinet kerja. Antara lain, beda pendapat diantara Menteri ESDM Sudirman Said dengan Menko Maritim Rizal Ramli terkait  Blok Masela. Dalam sebuah kesempatan, Sudirman mendukung dibukanya kilang gas Masela terapung. Sedangkan Rizal Ramli ingin pembangunan kilang gas tersebut dilakukan di darat sebab akan berdampak ekonomi yang lebih optimal bagi warga sekitar. Ia juga berpendapat pembangunan kilang di darat biayanya akan lebih murah.

Selain kedua menteri itu, ada pula Menteri Pertanian Amran Sulaiman dengan Menteri Perdagangan Thomas Lembong terkait kebijakan impor beras. Amran menyebutkan bahwa selama setahun masa kepemimpinannya, Indonesia tak lagi melakukan impor beras. Tetapi, Menteri Perdagangan Thomas Lembong malah mengatakan bahwa pemerintah masih membuka negosiasi sehubungan dengan rencana impor beras Vietnam serta Thailand.

Di lain pihak, Ketua DPR Ade Komaruddin berpendapat mestinya perbedaan pendapat di kalangan menteri ini tidak dibeberkan ke publik. “Publik kan maunya tidak ada gaduh, ke DPR saya yang memang seharusnya tugasnya buat gaduh, dikritik oleh masyarakat. Sebab parlemen kan harus banyak-banyak bicara, kalau debat kan enggak apa-apa. Masyarakat juga inginnya pemerintah yang kompak,” kata Akom dari kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 31 Maret 2016.