Berita Nasional – Wacana Pengurangan Terhadap Jam Kerja Para Pegawai Perempuan
2 min read
Pihak Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan) meminta supaya pemerintah bersedia mempertimbangkan adanya rencana terhadap pengurangan jam kerja untuk pegawai perempuan. Yuniyanti Chuzaifah selaku Ketua Komnas Perempuan mengatakan bahwa Komnas Perempuan menilai adanya kebijakan yang berpotensi mendiskriminasi serta menambahkan beban tanggung jawab para perempuan. “Bisa saja kebijakan tersebut akan kian menguatkan cara pandang membenarkan tanggung jawab parenting adalah tugas milik ibu saja,” kata Yuniyanti, ketika dihubungi wartawan, pada Selasa (2/12/2014) malam.
Ia juga mengatakan bahwa kebijakan tersebut juga dapat mendiskriminasi perempuan sebab hal tanggung jawab domestik rumah tangga kerap dibebankan pada perempuan. Padahal tugas untuk mendidik serta membesarkan anak merupakan tugas laki-laki juga selaku kepala keluarga. Dengan adanya aturan ini, Yuniyanti pun mengatakan bahwa beban untuk perempuan akan kian bertambah. Selain halnya perlu bekerja demi mendapat tambahan penghasilan, perempuan pun masih perlu sisakan waktunya guna mengurus anak serta menyelesaikan pekerjaan rumah tangga yang lain.
“Pada beberapa tahun ini, tercatat angka kematian ibu amat tinggi. Ini disebabkan lantaran banyaknya tugas yang harus dikerjakan oleh perempuan, baik itu di tempat kerja maupun di rumah,” terang Yuniyanti. Selain dari itu, menurut pendapat dia, tak sedikit pula para pekerja perempuan yang single parent atau orangtua tunggal. Ia pun mengigatkan bahwa jangan sampai adanya aturan pengurangan durasi kerja ini mengurangi hak anak lantaran orangtua menjadi kesulitan dalam memenuhi ekonomi keluarga.
Walau begitu, ia pun menilai bahwa kebijakan ini kemungkinan akan sesuai pada beberapa kedaan tertentu, semisal ketika perempuan di masa produktif dalam mengurus anak, semisal ibu menyusui. Di lain sisi, kemungkinan waktu yang dipakai bekerja ini terlalu banyak dan tak ada waktu guna mengurus anak. Yuniyanti pun berharap supaya pemerintah bisa mempertimbangkan bermacam hal sebelum halnya menerbitkan kebijakan pengurangan jam kerja perempuan. Setidaknya pemerintah bisa memberi alternatif pada perempuan guna tunaikan hak serta tanggung jawab yang seimbang. Maka dari itu tidak ada salah paham terkait tugas dari seorang perempuan secara utuh.
