Berita Nasional – Prinsip “Good Governance” Diabaikan Presiden Jokowi?

Herman Khaeron, Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat menilai bahwa ada cukup banyak program pada pemerintahan Presiden Joko Widodo serta Wakil Presiden Jusuf Kalla dimana dianggap tidak transparan serta kurang akuntabel. Program tersebut, terang dia, dijalankan dengan cara terburu-buru dan tanpa ada penjelasan lebih dahulu pada DPR maupun pihak publik. “Banyak hal pada pemerintahan Presiden Jokowi yang tanpa ada penjelasan serta mengabaikan akan prinsip good governence,” terang Herman ketika dihubungi lewat sambungan telepon, pada hari Minggu (23/11/2014).
Herman juga menjelaskan bahwa hal ini pada awalnya bisa terlihat pada penggabungan, pemisahan, serta perubahan pada nomenklatur kementerian yang mana hingga saat ini tidak pernah dijelaskan dengan rinci apa saja tujuannya. Peluncuran dari tiga “kartu sakti” Jokowi, yaitu Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat serta Kartu Keluarga sejahtera, pun mengalami adanya ketidakjelasan yang serupa. Terakhir yakni kebijakan dalam menaikkan harga dari bahan bakar minyak bersubsidi dimana efeknya jelas amat terasa untuk masyarakat menengah bawah.
“Kesan dalam kenaikan harga ini adalah terburu-buru serta mengabaikan bermacam dampak yang akan ditimbulkannya. Sudah bisa dipastikan semua harga-harga juga akan naik serta dipastikan pula dapat menurunkan daya beli dari masyarakat,” kata Herman. “Menurut pendapat saya perlu adanya persiapan yang lebih matang guna menaikan harga BBM bersubsidi dan berikut program perlindungan sosial serta kompensasinya,” lanjut dia.
Padahal, dilanjut Wakil Ketua Komis IV tersebut, apabila Jokowi menjelaskan lebih dulu terkait program yang hendak ia jalankan, maka belum tentu DPR juga menolaknya. Apabila program tersebut memang bertujuan guna menyejahterakan rakyat, ia menjamin bahwa Demokrat selaku partai penyeimbang pun mendukung. “Kami akan mendukung seribu persen atas program yang bersifat pro rakyat, tetapi mekanismenya pun harus ditempuh dengan cara yang baik supaya transparan serta akuntabel, dan tak menjadikan persoalan pada kemudian hari, walaupun itu adalah hak prerogatif dari presiden,” jelasnya. Bagaimanapun juga sosialisasi terkait langkah yang diambil hendaknya perlu dilakukan, anmun juga tak dapat dipungkiri bahwa DPR belum lama ini juga mengalami masalah internal.